Saturday, 24 February, 2018 - 12:53

Prihatin Melihat Tambang Poboya, KPK akan Beri Atensi Khusus

Wakil Ketua KPK Busyro Muqadas bersama Dirjen Minerba dan Gubernur Sulteng saat meninjau tambang emas Poboya Wakil Ketua KPK Busyro Muqadas bersama Dirjen Minerba dan Gubernur Sulteng saat meninjau tambang emas Poboya

 

Palu, MetroSulteng.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Mukaddas menyatakan prihatin dan akan memberikan perhatian khusus atas dugaan pelanggaran yang terjadi di pertambangan emas Poboya di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah, kamis siang (20/02/2014). KPK dalam waktu dekat akan melakukan analisa secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya seperti dirjen mineral dan batubara.Melihat kondisi kawasan pertambangan emas poboya, Busyro Mukaddas mengaku sangat memprihatinkan. Busyro menyatakan KPK akan memberi atensi khusus dan segera melakukan analisa mendalam. KPK juga segera akan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait pengelolaan tambang emas tersebut. Lokasi yang ditinjau Busyro, dinyatakan sebagai tambang rakyat yang dikelola secara manual. Tetapi justru dikerjasamakan dengan perusahaan dan menggunakan alat berat. Perusahaan yang mengelola kawasan secara berturut-turut adalah PT   Mitra Asia Perkasa, PT Pancalogam dan PT Klara. Pemidahtanganan kepengelolaan tanpa sepengetahuan pemerintah kota atau dinas pertambangan Kota Palu. “Melihat kondisi tambang emas Poboya ini, kami akan memberikan atensi khusus sehingga tidak ada pihak-pihak yang mengeruk keuntungan sepihak disini,’’ jelas Busro. Sementara itu, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar meminta pemerintah kota agar pengelolaan tambang emas Poboya yang ternyata tidak memiliki perizinan sama sekali agar segera ditutup. “Jika tidak segera ditutup, kami khawatir kedepan pertambangan emas ini akan menjadi momok bagi masyarakat sekitar,’’ tegas Sukhyar. Kawasan pertambangan emas Poboya yang sempat ditinjau Wakil Ketua KPK dan Dirjen Minerba berada di lahan kontrak karya PT Citra Palu Minerals, sebuah anak perusahaan Bumi Resources. Selain itu kawasan tambang tersebut juga merupakan wilayah taman hutan rakyat atau tahura yang tidak boleh dikelola seperti usaha pertambangan. Pemantauan langsung oleh Wakil Ketua KPK bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM ini didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan sejumlah pejabat daerah.   

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.