Monday, 18 June, 2018 - 19:58

Wakil Rakyat minta Polisi Telusuri SK Bodong

Poso, Metrosulawesi.com - Pengumuman CPNS K2 yang meluluskan 956 cpns kabupaten poso diapresiasi positif oleh beberapa anggota DPRD Poso. Menurut Dharma Penyami ketua Fraksi partai golkar pada minggu (23/2) , eksekutif dalam setiap perencanaan maupun pengambilan keputusan sebaiknya selalu melibatkan legislatif.

"Saya tidak mepermasalahkan tingginya kelulusan di kabupaten Poso,itu merupakan prestasi tersendiri,tetapi saya mengkritisi pernyataan wakil bupati T samsuri di media ini yang mengatakan bahwa perlu pelibatan Legislatif dalam memutuskan nasib honorer K2,mengapa ketika pengangkatan honorer pada tahun tahun yang lalu tidak melibatkan legislatif, nanti ketika sudah bermasalah baru kami dilibatkan untuk penyelesaian masalah," tegas Dharma. 

Dharma menambahkan bahwa harus ditelusuri oleh pihak kepolisian tentang SK SK honorer bodong yang dipakai sebagai syarat untuk mengikuti tes cpns kemarin.Karena menurutnya hal tersebut terindikasi pidana yang merugikan kepentingan banyak orang. 

"Patut dipertanyakan kinerja BKD sebagai tim seleksi daerah,dan ditelusuri dari mana dan siapa yang mengeluarkan SK SK tersebut.Selama ini kami selalu menjadi tissue dalam membersihkan masalah yang ada. Jikalau dari awal dikonsultasikan tentu tidak akan menimbulkan masalah yang besar seperti ini,contohnya penerimaan satpol PP sekitar 500 an orang pada tahun 1999,dimana kami tentunya bisa menghitung kekuatan anggaran pada saat itu,dan mempertimbangkan regulasi yang mengatur tentang pengangkatan cpns," tutup Dharma. 

Polemik hasil test CPNS K2 terus menuai kontroversi dimana banyak elemen masyarakat yang terus memprotes hasil tersebut terlebih dengan dugaan banyaknya CPNS yang menjadi peserta test yang tidak sesuai dengan aturan khususnya tentang lama mengabdi di suatu instansi.

Tags: