Wednesday, 24 May, 2017 - 04:35

10 Kabupaten di Sulteng Belum Setor LPj DD 2016

ILUSTRASI - Dana Desa. (Grafis : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Sebanyak 10 kabupaten di Sulteng penerima alokasi Dana Desa (DD) 2017 belum menyetor Laporan Pertanggungjawaban (LPj) realisasi DD 2016. Menurut penuturan Tenaga Teknis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulteng, Istiana, penyetoran LPj tersebut syarat mutlak untuk pencairan DD.

“Dari 12 kabupaten penerima dana desa, 10 kabupaten lagi belum menyetor LPj realisasi dana desa tahun 2016,” ujar Istiana di Kantornya jalan Moh Yamin Palu, Senin, 15 Mei 2017.

Dia merincikan, 10 kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Poso, Donggala, Tolitoli dan Buol. Kemudian Kabupaten Morowali, Morowali Utara, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut serta Kabupaten Sigi dan Tojo Unauna.

“Jadi baru dua kabupaten yang telah beres dan sudah disalurkan dana desanya yaitu Banggai dan Parigi Moutong. Saat ini dananya sudah ada direkening kabupaten. Untuk yang lainnya, masih sementara dalam proses melengkapi dokumen lain ditambah LPj,” ungkap Istiana.

Istiana menyebutkan, Kabupaten Banggai dan Parigi Moutong (Parimo) telah menerima DD dengan total Rp261 miliar lebih. Adapun alokasi keseluruhan DD 2017 untuk Provinsi Sulteng Rp1,433 triliun lebih. Itu artinya, sekitar Rp1,172 triliun lebih DD Sulteng masih tertahan di rekening kas negara.

Dia menerangkan, apabila LPj DD 2016 dan dokumen pendukung lain telah rampung serta disetor, pencairan akan dilakukan dua tahap dengan persentase 60 persen tahap satu dan 40 persen tahap dua direntang waktu Maret-Agustus 2017.

Untuk DD Kabupaten Banggai dan Parimo masuk pencairan tahap satu dengan persentase 60 persen dari total alokasi DD Banggai Rp220 miliar lebih dan Parimo Rp215 miliar lebih.

“Bisa dibilang untuk pencairan tahap satu yang hanya baru ke dua kabupaten termasuk lambat,” tutur Istiana.

Adapun alokasi DD dari total Rp1,433 triliun itu dengan rincian untuk Kabupaten Banggai Rp220 miliar lebih, Parigi Moutong Rp215 miliar lebih, Sigi Rp135 miliar lebih, dan Donggala Rp124 miliar lebih.

Kemudian Kabupaten Poso Rp111 miliar lebih, Banggai Kepulauan Rp108 miliar lebih, Tojo Unauna Rp105 miliar lebih, dan Morowali Rp97 miliar lebih. Selanjutnya Morowali Utara Rp96 miliar lebih, Buol Rp85 miliar lebih, Tolitoli Rp82 miliar lebih, dan Banggai Laut Rp50 miliar lebih.

Istiana berharap bupati atau pemerintah kabupaten terkait bisa mendesak para kepala desa agar segera menyelasikan LPj 2016 sebagai dasar pencairan DD 2017. Sebab katanya, DD sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunan Dana Desa 2017.

Hanya saja nanti menurutnya pengawasan yang perlu dilakukan masyarakat atas realisasi dana desa yang telah dikirimkan ke daerah.

“Jadi memang kalau LPJ dana desa 2016 belum selesai, otomatis yang untuk 2017 belum bisa dicairkan. Maka itu bupati harus mendesak para kepala desa secepatnya merampungkan LPJ,” tandasnya.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.