Sunday, 23 July, 2017 - 06:50

11.552 Warga Kota Palu Belum Rekam e-KTP

Drs Burhan Toampo. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palu, Drs. Burhan Toampo mengatakan sekitar 11.552 warga Kota Palu belum melakukan perekaman e KTP. Hal ini dikarenakan lambatnya distribusi blangko e-KTP oleh pemerintah pusat .

“Saat ini blangko e-KTP masih kosong. Kami juga terus melakukan kordinasi dengan pusat, menanyakan kapan dikirimkanya blangko e-KTP itu. Namun pusat menjawab masih sementara di proses, mohon bersabar,” ungkap Burhan, Sabtu , 21 Januari 2017.

Kata dia, persoalan itu bukan hanya terjadi di Kota Palu.

“Belum datangnya blanko e KTP bukan hanya terjadi di Kota Palu, namun juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia,” ujarnya.

Kendala yang terjadi tersebut, kata dia, karena pemerintah pusat tidak mau mengambil resiko, karena terjadinya gagal tender. 

“Menurut saya, pencetakan kedua ini kualitas blangkonya memang sedikit tipis dan gampang terkupas,” ungkapnya.

Namun Burhan mengungkapkan pemerintah pusat menjanjikan Disdukcapil Palu bahwa distribusi blangko akan dipercepat.

“Insya allah, kalau bukan Januari, di Februari blangko sudah ada, namun kami terus mendesak karena imbasnya ke kita juga,” katanya.

Burhan mengungkapkan kurang lebih 4000 orang masyarakat Kota Palu sudah melakukan pendaftaran, namun belum melakukan perekaman e-KTPnya sebanyak 11.552 orang. 

“Ini baru mencapai 95%, sementara target nasional harus 100 %. Dalam mengantisipasi jika masyarakat tersebut sangat membutuhkan KTP, maka kami akan membuatkan surat keterangan tanda penduduk, yang kami tandatangani. Karena biasanya, masyarakat masuk kerja harus memiliki KTP, sehingga kami menyediakan alternatif keterangan KTP,” terangnya.

“Prioritas utamannya ini kan mereka yang belum memiliki KTP, adapun yang mengurus buat baru atau perbaikan data karena terjadi kesalahan, kami juga tetap layani. Namun yang paling prioritas wajib KTP pemula,” ujarnya.

Sementara itu, Burhan Toampo juga mengatakan pihaknya siap mengambil langkah tegas melakukan penindakan terhadap oknum PNS maupun tenaga kontrak yang melakukan pungutan liar (pungli) saat melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Dikemukakannya, jika dirinya menemukan ada oknum-oknun yang sengaja melakukan pungutan di SKPD yang dipimpinnya, Burhan mengaku tidak segan-segan memberikan surat peringatan, bahkan sampai instruksi pemecatan jika oknum tersebut masih berstatus tenaga kontrak.

"Kalau di surat peringatan pertama tidak di indahkan maka akan menyusul surat peringatan kedua. Jika surat peringatan kedua juga tidak di indahkan maka saya akan layangkan SP tiga, dan kalau itu juga masih di langgar saya langsung pecat, kalau yang bersangkutan tenaga kontrak," tegas Burhan.

Sementara lanjut Burhan, jika oknum yang melakukan pungli itu berstatus PNS maka dirinya mengambil langkah dengan memberikan sanksi disiplin PNS yang dibatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

"Kalau oknumnya PNS kita kenakan sanksi disiplin PNS sesuai aturan perundang-undangan. Bahkan, kenaikan pangkatnya kita tunda," tegasnya lagi.


Editor : M Yusuf BJ

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.