Tuesday, 26 September, 2017 - 13:42

1,2 Juta Warga Sulteng Belum Terdaftar BPJS Kesehatan

MEDIA GATHERING - Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Palu Sopo Ivandy Panggabean (kiri) dan Administrasi Pemasaran Andi Suci Permata pada media gathering di kantornya, Jalan Moh Yamin, Palu, Kamis 8 Desember 2016. (Foto : Syamsu Rizal/ Metrosulawesi)

Karyawan Gaji Dibawah UMK Juga Wajib Daftar

Palu, Metrosulawesi.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengajak manajemen perusahaan swasta di Sulawesi Tengah segera mendaftarkan karyawannya sebagai peserta jaminan kesehatan (JKN-KIS). Termasuk, perusahaan yang belum sanggup memberikan upah kepada karyawannya sesuai upah minimum kabupaten atau kota (UMK).

Hal itu dikemukakan Administrasi Pemasaran BPJS Kesehatan Cabang Palu Andi Suci Permata saat media gathering di kantornya, Jalan Moh Yamin, Palu, Kamis 8 Desember 2016.

BPJS Kesehatan mencatat sampai dengan 25 November 2016 baru 134.370 orang yang tersebar di 2.986 badan usaha di wilayah kantor cabang Palu, yang menjadi peserta. Dari jumlah tersebut 62.019 pekerja dan 72.351 keluarga pekerja.

Suci Permata menjelaskan, jika ada badan usaha yang memberikan gaji di bawah UMK tetap bisa mendaftarkan karyawannya  ke BPJS Kesehatan. Namun, dia menegaskan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi saat mendaftarkan ke BPJS Kesehatan yakni surat penangguhan upah yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja setempat.

“Surat penangguhan upah tersebut berlaku selama enam bulan di BPJS Kesehatan, setelah itu harus diapdate lagi upahnya,” ungkapnya menjawab pertanyaan wartawan yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Palu Sopo Ivandy Panggabean menambahkan, iuran BPJS Kesehatan bagi karyawan swasta disesuaikan dengan UMK yakni 5 persen dimana 4 persen karyawan dan 1 persen perusahaan.

Namun, pihak perusahaan yang belum sanggup menggaji karyawan sesuai UMK tidak disarankan merekayasa gaji karyawannya agar sesuai dengan UMK. Sebaiknya, kata dia bermohon penangguhan upah kepada Dinas Tenaga Kerja.

“Kami tidak menyarankan memberikan nilai gaji karyawan yang salah, harus ril” tegasnya.

Selain itu, hal yang perlu diketahui pihak perusahaan adalah bahwa pekerja atau karyawannya wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan sejak dinyatakan diterima bekerja.

“Harus langsung didaftarkan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, November lalu berdasarkan hasil rapat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu bersama unsur buruh dan pengusaha, menetapkan Upah Minimum Kerja (UMK) Kota Palu 2017 sebesar Rp.2.056.750 per bulan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palu Jamaluddin Parenrengi mengatakan jika pihak perusahaan belum siap melaksanakan ketetapan UMK tersebut, maka bisa mengajukan penangguhan kepada pemerintah selama 30 hari.

“Jika belum siap, perusahaan mengajukan penangguhan kepada pemerintah. Nantinya akan dilakukan audit. Tujuannya agar perusahaan tidak asal-asalan mengatakan tidak mampu untuk mengikuti UMK yang telah ditetapkan,” katanya di Palu, belum lama ini.

1,2 Juta Belum Jadi Peserta

Sementara itu, berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Sulawesi Tengah, sebanyak 1,2 juta atau 44,13 persen penduduk Sulawesi Tengah sampai dengan 1 Desember 2016 belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan (JKN-KIS).

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Palu Gerry Adhikusuma di Palu baru-baru ini mengatakan, pihaknya terus meningkatkan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program ini. Sebab, pada tahun 2019 kepesertaan JKN-KIS sudah mencakup seluruh penduduk Indonesia.

Di samping itu, dia berharap peserta kepatuh dalam membayar iurannya. Data sampai 31 Oktober 2016 di Kantor Palu masih banyak yang menunggak iuran terutama peserta bukan penerima upah (PBPU).

Tunggakan PBPU atau mandiri satu sampai enam bulan sampai 31 Oktober 2016 di Kota Palu misalnya mencapai Rp 12 miliar. Selanjutnya Buol (Rp1 miliar), Donggala (Rp2,4 miliar), Parigi Moutong (Rp3,2 miliar), Poso (Rp1,9 miliar), dan Sigi (Rp 3,4 miliar).

Administrasi Pemasaran BPJS Kesehatan Cabang Palu Andi Suci Permata berharap, peserta yang menunggak iuran segera melunasinya.

“BPJS Kesehatan ini adalah gotong royong. Misalnya, ada pasien yang cuci darah, maka butuh 10 orang sehat untuk membayarnya. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa kita rugi kalau tidak pernah menggunakan kartu BPJS Kesehatan itu. Karena iuran yang kita bayarkan itu akan menolong sesama,” jelasnya.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.