Tuesday, 23 May, 2017 - 18:51

2016, Lelang LPSE di Sulteng Meningkat 370 Paket

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Rusdi Bachtiar Rioeh saat membuka Rapat Kerja Daerah LPSE se-Sulawesi Tengah Tahun 2017 di Kabupaten Tolitoli beberapa waktu lalu. (Foto : Humas Pemprov)

Tolitoli, Metrosulawesi.com - Jumlah lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE) di Sulteng semakin meningkat. Pada 2014, jumlah lelang hanya sebanyak 1.973 paket dengan efisiensi nilai hasil lelang terhadap pagu kurang lebih Rp60,9 triliun lebih dan pada 2016 meningkat menjadi 2.343 paket dengan efisiensi lelang terhadap nilai pagu Rp195,2 triliun lebih.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sulteng H Longki Djanggola melalui sambutan tertulis yang disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Rusdi Bachtiar Rioeh pada pembukaan Rapat Kerja Daerah LPSE se-Sulawesi Tengah Tahun 2017 di Kabupaten Tolitoli beberapa waktu lalu.

“Demikian pula penyedia yang terverifikasi melalui aplikasi SPSE khususnya di LPSE Provinsi Sulawesi Tengah, dimana pada tahun 2014 jumlah penyedia yang terdaftar dan terverifikasi sebanyak 3.095 meningkat menjadi 3.395 di tahun 2016,” ujar gubernur.

Kata gubernur, tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel menjadikan LKPP RI sebagai ujung tombak pembuatan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk terus berinovasi menyempurnakan hardware maupun software pengadaan barang dan jasa.

Dari dapur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI terbitlah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang disempurnakan kemudian dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan terakhir Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

“Berbicara tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP RI ditunjuk sebagai dapur sekaligus meramu dan menyajikan sesuai dengan perkembangan teknologi. Demikian juga inovasi-inovasi dibidang pengadaan barang dan jasa serta aplikasi yang terus dikembangkan yang berhubungan dengan kemajuan LPSE di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah,” kata gubernur.

Menurut gubernur, untuk memaksimalkan peran LPSE khususnya dalam layanan bagi pengguna (user), LKPP RI membuat panduan prosedur operasional standar (SOP) yang bertujuan menjamin kualitas layanan pengadaan secara elektronik dengan 17 standar layanan yang harus dicapai. Semua itu dimaksudkan untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang kredibel.

Sejalan dengan harapan LKPP RI terhadap 17 standar layanan yang harus dicapai oleh LPSE di seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/1325/Sj tentang Pemantauan dan Verifikasi Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda) pada 2016 dan 2017, dimana aspek penilaian terhadap keberhasilan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa adalah LPSE harus memenuhi minimal enam standar layanan.

“Untuk itu saya mengharapkan kepada LPSE Provinsi dan LPSE Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah agar bekerja keras memperbaharui atau menambah capaian 17 standar layanan sehingga kredibilitas dan integritas LPSE dapat diakui keberadaannya secara nasional,” tandas gubernur.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.