Sunday, 23 September, 2018 - 12:44

2017, Satgas Saber Pungli OTT 19 Kali

WAKILI GUBERNUR - Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Rusdi B Rioeh mewakili gubernur saat Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulteng Tahun 2017, Senin, 4 Desember 2017. (Foto : Humas Pemrpov)

Palu, Metrosulawesi.com - Sepanjang tahun 2017, Satuan tugas Sapu bersih Pungutan liar (Satgas Saber Pungli) Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sulteng dan kabupaten/kota berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 19 kali.

Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulteng Tahun 2017 melalui sambutan tertulis Gubernur Sulteng H Longki Djanggola yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Rusdi B Rioeh, Senin, 4 Desember 2017.

“Adapun rinciannya yakni OTT oleh UPP Provinsi sebanyak sebelas) kali, OTT UPP Kabupaten Banggai sebanyak empat kali, OTT UPP Kabupaten Tolitoli sebanyak satu kali, OTT UPP Kota Palu sebanyak dua kali dan OTT UPP Kabupaten Donggala sebanyak satu kali,” jelas Rusdi.

Kata Rusdi, salah satu misi gubernur sebagai orang nomor satu di pemerintahan  Provinsi Sulawesi Tengah, yakni percepatan reformasi birokrasi dan penegakan supremasi hokum. Dengan misi ini, Pemprov berkomitmen agar pencegahan tindak pidana korupsi dapat lebih ditingkatkan, karena perilaku korupsi merupakan hal yang serius dan perlu mendapat penanganan secara komprehensif.

“Karena bila kita kaji Pungli dalam perspektif pidana korupsi, maka pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, Pungli termasuk dalam kategori kejahatan jabatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri. Sehingga hal tersebut  bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Rapat koordinasi analisa dan evaluasi yang kita laksanakan pada hari ini sangatlah penting, ini merupakan satu dari tujuh wewenang Satgas Saber Pungli yang harus dilaksanakan untuk menilai sejauhmana output dan outcome yang telah dicapai, serta mengevaluasi kendala dan hambatan yang dialami. Sehingga kedepan upaya pemberantasan Pungli dapat kita optimalkan dengan meningkatkan seluruh sumberdaya yang ada untuk mewujudkan Sulawesi Tengah bebas dan bersih dari korupsi dan Pungli menuju pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tandas Rusdi.


Editor : M Yusuf Bj