Wednesday, 19 September, 2018 - 19:28

22.000 Warga Miskin Touna Integrasi ke JKN-KIS

Hasbullah. (Foto: Ist)

Ampana, Metrosulawesi.com - Program integrasi jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una, telah berjalan pada tahun 2018 ini. Pada tahap I kurang lebih 22.000 masyarakat Touna ekonomi kurang mampu ditanggung pemerintah daerah biaya pengobatannya melalui APBD. Mereka nantinya sudah bisa menggunakan KIS saat datang berobat.

Menurut Sekretaris Dinas Sosial Touna, Hasbullah Nurdin, hingga Februari lalu sudah 20.324 jiwa yang terupdate datanya di Dinsos. Kurang lebih 2.000 jiwa lagi ditambah sehingga tahap I sudah kelar.

"Program integrasi Jamkesda ke KIS merupakan program jaminan kesehatan nasional. Masyarakat kurang mampu di Touna yang tadinya belum tercover di KIS, kini sudah tercover," kata Hasbullah ditemui Senin 5 Maret 2018.

Jika dirupiahkan, pemerintah daerah menanggung Rp14.500/bulan/jiwa di APBD terkait program integrasi ini. Dan program ini pada 2018 akan dilakukan secara bertahap.

Pihak BPJS Kesehatan selaku leading sector penanggung jawab program KIS, menginginkan seluruh masyarakat kurang mampu di Touna ditanggung pemda biaya berobatnya. Baik dari tingkat puskesmas, rumah sakit, hingga berstatus pasien rujukan ke rumah sakit lainnya. Dengan begitu, beban hidup mereka akan terasa ringan.

"Caranya melalui pola integrasi tadi. Setelah tahap I lancar, masih ada lagi tahap II dan tahap III nantinya," ujar mantan Kabag Humas Pemkab Touna ini.

Masyarakat yang dicover dalam program integrasi Jamkesda ke KIS, tetap ada mekanismenya. Misalnya, harus ada surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan pihak desa atau kelurahan. Surat itulah nantinya akan dibawa yang bersangkutan untuk diproses Dinsos Touna.

Olehnya itu,  Hasbullah menekankan kepada pemerintah desa dan kelurahan ikut membantu suksesnya program integrasi ini. Desa dan kelurahan diminta memperhatikan data penduduknya sebelum mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. Sebab, kedua pihak inilah yang punya data riil masyarakat kurang mampu di wilayah kerjanya.

"Jangan sampai kerja-kerja yang kurang profesional di tingkat desa atau kelurahan, pada akhirnya bikin blunder Dinsos," ujarnya mengingatkan bahwa ada beberapa warga yang secara ekonomi mampu tapi masuk dalam daftar KIS ini akan dilakukan pencabutan KIS yang disubsudi Pemda.

Masih terkait data, Dinsos menyatakan akan terus melakukan update data. Sebab ada warga yang dulunya ditanggung Jamkesda, kini sudah meninggal atau pindah domisili keluar dari Touna. Mereka itu mesti dicoret namanya dan diganti dengan yang lain.

"Kan pemda yang rugi. Iurannya terus kita bayar ke rumah sakit atau puskesmas yang datang menagih, tapi orangnya sudah tidak ada," ujar Hasbullah.


Editor: Syamsu Rizal

Tags: