Sunday, 22 July, 2018 - 20:28

695 PAUD di Parimo, Hanya 30 Terakreditasi

Nurlina. (Foto: Ist)

Parimo, Metrosulawesi.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mengungkapkan, dari 695 lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Parimo, baru 30 yang terakreditasi.

“Tim manajemen mutu PAUD Disdikbud Parimo saat ini sedang melakukan sosialisasi pemetaan mutu menuju sistem penilaian akreditasi (Sispena) secara online,” jelas Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Disdikbud Parimo Nurlina ditemui Metrosulawesi di ruang kerjanya, Selasa 8 Mei 2018.

Dia mengatakan, ada enam syarat untuk pengajuan permohonan akreditasi PAUD. Pertama, mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD PNF melalui BAP PAUD dan PNF di Provinsi Sulteng. Kedua, memiliki izin penyelenggaraan atau izin operasional pendidikan nonformal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten, UPT perizinan atau lembaga pemerintahan lainnya yang berwenang.

Selanjutnya ketiga, akte pendirian dari notaris atau SK pimpinan instansi. Kelima, program yang diajukan akreditasinya telah beroprerasi minimal dua tahun. Diprioritaskan bagi lembaga yang memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN). Dan keenam, menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah.

“Sehingga untuk bisa mendapat PAUD terakreditasi maka kami berharap agar PAUD yang ada di Kabupaten Parimo harus melengkapi enam syarat untuk pengajuan akreditasi PAUD,” terangnya.

Nurlina berharap, secara bertahap jumlah lembaga terakreditasi akan meningkat setiap tahunnya. Setiap PAUD, kata dia harus melakukan evaluasi diri untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi standar nasional pendidikan secara tepat, sehingga dengan ukuran itulah yang kemudian di kategorikan dalam bentuk akreditasi lembaga.

Sebelumnya diberitakan, Badan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Sulawesi Tengah menyebutkan, dari 4.000 PAUD yang beroperasi di daerah ini, baru sekitar 5 persen atau sekitar 200 yang terakreditasi.

Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulteng Arman Agung mengatakan, PAUD yang belum mendapat akreditasi tetap bisa beroperasi.

“Akreditasi itu kan bentuk pengakuan negara. Tetapi pendirian PAUD sejak awal sudah memiliki izin dari Dinas Pendidikan. Mereka bisa tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar. Bisa saja dokumen-dokumen belum cukup untuk akreditasi, ” kata Arman Agung.

Lanjut Arman, diharapkan PAUD yang belum terakreditasi agar bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan agar bisa segera memiliki status terakreditasi. Hal lain, lanjut Arman, BP PAUD baru berumur satu tahun.


Editor: Syamsu Rizal