Saturday, 22 September, 2018 - 09:14

82.464 Tenaga Kerja Aktif Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

Kondisi pelayanan di kantor BPJS cabang Palu. (Foto: Fikri Alihana/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) terus memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Terkait hal itu sebanyak  82.464 orang tercatat sebagai Tenaga Kerja Aktif dan sudah Terdaftar di tempat tersebut.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu, Muhyiddin menjelaskan jumlah badan usaha di Kota Palu 834 dan tenaga kerja yang aktif sebanyak 30.811. sedangkan, jumlah iuaran mencapai Rp35.9 miliar. Sementara itu, untuk Kabupaten Banggai memiliki 229 badan usaha dengan tenaga kerja aktif sebanyak 8.030 orang dan iuaran mencapai Rp10,3 miliar, Kabupaten Morowali jumlah badan usaha 72 dengan 23.309 tenaga kerja aktif dengan iuran mencapai Rp42,8 miliar dan Kabupaten Parigi Moutong memiliki badan 496 dengan jumlah tenaga kerja aktif 5.236 dengan jumlah iuaran Rp1,8 miliar.

“Kabupaten Donggala 118 badan usaha dengan tenaga kerja aktif sebanyak 3.711 dengan jumlah iauran Rp3,8 miliar, Kabupaten Poso 173 badan usaha dengan tenaga kerja aktif sebanyak 3.864 dengan jumlah iauran Rp4,05 miliar, Kabupaten Buol 79 badan usaha memiliki tenaga kerja aktif 5.133 dengan jumlah iuran Rp5,44 miliar, Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai 159 badan usaha dan memiliki 2.370 tenaga kerja aktif dengan iuran mencapai Rp1.94 miliar,” jelasnya, Senin (10/9)

Muhyiddin mengungkapkan sesuai dengan program, pemerintah berharap semua pekerja dapat terlindungi dengan program-program sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut terdiri dari klaim program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

Dengan begitu, bila mereka mengalami kecelakaan atau meninggal dunia berhak untuk mendapatkan jaminan kematian (JKM) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Maupun, Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurutnya, hal itu memang tidak menentu tetapi fluktuasinya adalah setiap awal bulan biasa ramai dengan peserta yang ingin membayar. karena pihaknya menyiapkan regulasi yang mengatur bahwa kapan mereka berhenti dan kapan mereka bisa melakukan klaim. Sedangkan, hal tersebut ialah jatuh tempo pembayaran.

“Misalkan ada antrian dan PHK secara massal yang dilakukan oleh perusahaan di Sulawesi Tengah. Kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengantisipasi dan sudah menyiapkan klaim secara online kepada tenaga kerja di wilayah ini,” ujarnya.

Pekerja yang menerima perlindungan dari dana ini merupakan para pekerja yang termasuk dalam kategori pekerja rentan, yaitu para pekerja yang bekerja sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup pada hari itu saja. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program perlindungan untuk seluruh pekerja baik pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) dan juga untuk diikuti oleh para pekerja BPU. Bagi para pekerja PU, pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan ini kepada para pekerjanya, semetara bagi pekerja BPU, perlindungan ini merupakan tanggung jawab masing-masing pekerja.

“Mereka rentan terhadap kemunduran ekonomi jika mengalami risiko, seperti kecelakaan saat bekerja ataupun meninggal dunia. Para pekerja ini adalah para pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) seperti nelayan kecil, petani, petugas kebersihan, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Tidak semua pekerja BPU mampu atau menjadikan perlindungan ini sebagai prioritas dalam hidup mereka, khususnya para pekerja rentan. Oleh karena itu, bantuan dari pihak lain sangat dibutuhkan agar para pekerja rentan ini dapat merasakan perlindungan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara itu, hingga saat ini upaya meningkatkan kepesertaan BPJS-TK masih terkendala kurangnya sosialisasi. Bahkan banyak peserta yang belum paham betul manfaat dan kewajiban sebagai peserta BPJS-TK. Ia berharap ada dukungan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepesertaan pekerja. Karena menurutnya, saat ini pemerintah nampak belum mendukung sepenuhnya sosialisasi BPJS-TK di Sulawesi Tengah.

“Kendalanya yang tidak tersosialisasi, itu berefek kemana-mana. Seperti Pemda, mereka juga belum optimal mendukung. Bahkan, banyak tenaga kerja honorer atau non ASN di pemerintahan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS-TK. Padahal, seharusnya para honorer tersebut didaftarkan sebagai peserta agar dapat terlindungi dari risiko kecelakaan kerja,” jelasnya.


Editor: Pataruddin