Sunday, 24 September, 2017 - 16:48

Ada Gubuk Derita di Samping Kantor Bupati Parimo

BUTUH PERHATIAN - Samsi di depan gubuknya di Jalan Irigasi Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi. (Foto : Zul/ Metrosulawesi

Parigi, Metrosulawesi.com - Di antara gedung-gedung megah kompleks perkantoran, ada sebuah gubuk yang tak bisa disembunyikan. Gubuk yang dihuni pria lansia itu tepat di samping Kantor Bupati Parigi Moutong dan kompleks di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Samsi tinggal sebatang kara di gubuk yang tidak layak huni itu. Dia membangun di tanahnya sendiri di bawah pohon bambu Jalan Irigasi Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi.

Tapi, Samsi dan gubuknya seperti luput dari perhatian pemerintah. Padahal, gubuk milik Samsi tersebut tepat berada di belakang rumah seorang anggota DPRD Parimo.

Saat ditemui sejumlah wartawan belum lama ini di gubuknya, Samsi yang umurnya 70 tahun tersebut terbaring sakit. Dia terserang penyakit rematik akibat kedinginan.

Menurutnya, dalam kurun beberapa waktu ini dia sering menggigil karena rumah gubuk yang dia tempati sering basah akibat air hujan.

“Saya ini sakit rematik dan sering menggigil, liat saja rumah pondok ini, sampai sekarang saya cuma dijanji-janji saja sama pemerintah,” ungkapnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Parimo, Arman Maulana yang ditemui Metrosulawesi belum lama ini di ruang kerjanya, menjelaskan, orang tua tersebut wajib mendapatkan rumah dalam kategori lansia yaitu, Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu).

Namun sampai saat ini program tersebut tidak kunjung hadir. Padahal pihaknya telah memprogramkan dari tahun 2016.

“Bukan kita tidak tangani persoaalan ini, cuma kita sudah usulkan namun masih terpending yang dinamakan Rumah Lansia Tidak Layak Huni. Kemudian untuk bantuan makanan dan lain sebagainya, kita masih menunggu stok dari provinsi yang saat ini belum tersalurkan,” ucapnya.

Menurut Arman, pihaknya baru mendengar informasi warga tersebut. Dia akan memerintahkan anggotanya yang menangani lansia agar dilihat data dan keberadaannya.

“Sebenarnya bisa secara pribadi karena kalau menunggu pemerintah harus ada  mekanismenya ada alur-alurnya baru dia harus terinci, kemudian  by name by adressnya harus ada mungkin secara kolektif pemberiannya,” katanya.

Arman menyayangkan pemerintah kelurahan yang tidak melaporkan keadaan warganya kepada pemerintah kabupaten. Padahal tanggung jawab kelurahan untuk melaporkan hal-hal seperti ini.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.