Monday, 20 November, 2017 - 07:58

ADD di Sulteng Lebih Naik 30 Persen Dibanding 2016

Hatijah. (Foto : Surahmanto S/ Metrosulawesi)

ADD 2017 DI SULTENG
  • Banggai: 291 Desa, Rp220.357.540.000.
  • Bangkep: 141 Desa, Rp108.556.288.000.
  • Buol: 108 Desa, Rp85.221.758.000.
  • Tolitoli: 103 Desa, Rp82.915.661.000.
  • Donggala: 158 Desa, Rp124.461.983.000.
  • Morowali: 126 Desa, Rp97.226.987.000.
  • Poso: 142 Desa, Rp111.476.286.000.
  • Parimo: 278 Desa, Rp215.439.871.000.
  • Touna: 134 Desa, Rp105.253.787.000.
  • Sigi: 176 Desa, Rp135.789.827.000.
  • Balut: 63 Desa, Rp50.423.497.000.
  • Morut: 122 Desa, Rp96.702.534.000.

Palu, Metrosulawesi.com - Anggaran dana desa (ADD) 2017 untuk Provinsi Sulteng mengalami kenaikan sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan dana desa itu dimaksudkan untuk membantu perekonomian masyarakat desa, terutama bagi desa yang tertinggal.

“Tahun lalu alokasi dana desa untuk Sulteng hanya Rp1,068 triliun, tahun ini naik menjadi Rp1,433 triliun,” kata Kabag Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hatijah kepada Metrosulawesi, Selasa 14 Maret 2017.

Hatijah mengatakan, untuk ADD 2017 ini belum tersalurkan.

“Karena saat ini tahap penyaluran dana desa dilakukan dua tahapan, kemungkinanan sekitar bulan April atau Mei, dana desa itu baru tersalurkan kepada kepala desa,” ungkapnya.

Penyaluran dua tahapan itu kata Hatijah, untuk tahapan pertama sebesar 60 persen. Sisanya 40 persen disalurkan pada tahap kedua.

Tercatat jumlah desa penerima ADD di Sulteng sebanyak 1.842 desa. Desa-desa itu tersebar di 12 kabupaten.

Hatijah mengungkapkan, ada dua kabupaten penyerapan anggarannya tidak maksimal pada tahun 2016, yaitu kabupaten Morowali Utara dan Banggai Laut.

“Kabupaten Morowali Utara melakukan penyerapan anggaran 75 persen, sementara Banggai laut hanya menyerap anggaran 55 persen,” ungkapnya.

Hatijah mengatakan, penyerapan anggaran yang kurang dilakukan oleh kedua kabupaten disebabkan oleh persyaratan yang tidak terpenuhi, seperti Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang tidak memenuhi syarat, serta mereka juga terkendala jaringan internet.

Agar kasus serupa tidak terjadi, Hatijah mengungkapkan pihaknya akan terus meningkatkan pembinaan terhadap kepala-kepala desa. Termasuk mengajari kepala desa dalam hal pembuatan laporan penggunaan dana desa.

“Pada tahun 2016 kami membina  kepala desa se Sulteng ada tiga kabupaten dalam penilaian kami terbaik,  di kabupaten Banggai, Parigi Moutong dan Poso mereka merealisasikan dana desa dan administrasi desa secara baik, serta di wilayah desa mereka juga harmonis antara kepala desa  dan pendamping desa,” sambungnya.

Hatijah berharap dengan meningkatnya alokasi dana desa dapat memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat desa, terutama desa yang tertinggal agar dapat menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.