Sunday, 25 June, 2017 - 23:52

Advokat Siap Dampingi 486 Guru Honorer

Muslim Mamulai. (FOTO : DOK)

Terkait Status Pengalihan dari Kota ke Provinsi

Palu, Metrosulawesi.com - Kantor Pengacara atau Advokat Muslim Mamulai dan rekan siap mendampingi sedikitnya 486 guru honorer dan tenaga operator di Pemerintahan Kota (Pemkot) Palu yang tidak ikut dilimpahkan ke Provinsi.

"Kami siap mendampingi untuk menempuh upaya hukum terhadap 486 guru honorer Kota Palu apabila tidak dilimpahkan ke Provinsi," kata Muslim Mamulai kepada Metrosulawesi di Kantornya, Sabtu 25 Juni 2016.

Mus sapaan akrabnya mengatakan, terkait dengan informasi ratusan tenaga guru honorer Pemkot Palu yang terancam tidak dilimpahkan ke Provinsi Sulteng tersebut, pihaknya siap mendampingi untuk menempuh upaya hukum menuntut hak-hak para guru honorer dan para tenaga operator. Selain itu, pihaknya juga siap mendampingi apabila permasalahan guru honorer dan tenaga operator itu harus sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Sebelumnya diberitakan, bahwa sebanyak 486 guru honorer di Palu terancam terkatung-katung menyusul kebijakan pengalihan pendidikan tingkat SMA, SMK dan pendidikan khusus ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng. Bukan hanya guru honorer, juga tenaga operator yang belum berstatus PNS.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kota (Sekot) Palu Dharma Gunawan Mochtar mengemukakan, pengalihan hanya berlaku untuk tenaga pendidik maupun pegawai yang berstatus PNS. Sedangkan, mereka yang masih menyandang status honorer tidak termasuk. Dijelaskan, pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) jenjang pendidikan SMA, SMK dan pendidikan khusus itu dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satunya mengamanatkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan daerah provinsi.

Saat ini, kata dia, guru honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu berjumlah 486 orang yang terbagi di dua jenjang pendidikan. Hingga kini belum diketahui apakah honorer itu akan dilimpahkan ke Provinsi atau tetap bertahan di Kota. Disisi lain, pengalihan ini patut dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Soal tenaga pendidik maupun operator yang masih berstatus honor perlu didiskusikan kembali di tingkat pimpinan daerah.

"Ini perlu dikaji kembali, apakah betul pengalihan kewenangan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen pendidikan berpengaruh pada kapasitasi pembiayaan di Kabupaten/Kota maupun Provinsi dengan adanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini," terang Gunawan di Palu, Kamis, 23 Juni 2016.

Menurutnya, dengan diberlakukannya P3D ini, maka secara tidak langsung Pemerintah melalui regulasi mengatur APBN 2017 mendatang tidak memperhatikan soal pembiayaan tersebut.

"Nah, saya berasumsi, tidak mungkin Undang-Undang itu tidak disertai dengan pembiayaan melalui APBN 2017 mendatang. Pengalihan P3D ini sampai pada Oktober tahun ini, sedangkan pelimpahan kewenangan itu berjalan dimulai 2017," pungkasnya.

Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.