Thursday, 27 April, 2017 - 05:33

Error message

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).

Ahmad Ali: IKA Untad Tidak Boleh Terjebak dalam Politik Praktis

Ahmad H Ali saat memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara IKA. (Foto : Humas Untad)

Palu, Metrosulawesi.com - Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Ahmad H Ali yang juga merupakan alumni Universitas Tadulako (Untad) Palu mengatakan, Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Untad tidak boleh terjebak dalam politik praktis.

“IKA Untad tidak boleh terjebak dalam urusan politik praktis. Bahkan, dalam pemilihan Rektor Untad nanti pun, IKA Untad tidak boleh berpolitik dan mencampuri pemilihan rektor. Tugas dan kerja IKA Untad adalah mengawal siapa pun yang menjadi rektor demi kebesaran Untad sebagai perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah,” kata Ahmad Ali disela-sela ramah tamah IKA Untad di Hotel Mercure Palu, Selasa, 14 Februari 2017.

Berkaitan dengan itu, Ahmad Ali melanjutkan bahwa saat ini telah ada tujuh orang presidium yang baru terpilih untuk memimpin IKA Untad empat tahun ke depan. Untuk itu, ia mengharapkan presidium terpilih harus membuktikan kualitas kinerja yang terbaik. IKA Untad, ujarnya, harus dipastikan menjadi wadah pemersatu bagi seluruh alumni Untad di seantero negeri ini.

IKA Untad juga, lanjut Ahmad Ali, tidak boleh terkungkung dalam kepentingan pragmatis atau politis. Ini pula yang menjadi alasannya tidak mau menjadi ketua umum IKA Untad. Hal itu, ujarnya karena ia sadar,  IKA Untad harus jadi wadah pemersatu, tidak boleh terpecah atau terpisah-pisah hanya karena satu kelompok atau warna.

“Untuk itu, harapan saya IKA Untad harus menjadi milik kita semua. Tidak boleh pula IKA Untad terjebak dalam kepentingan politis, misalnya mencampuri pemilihan rektor. Saya harapkan ini tidak boleh terjadi karena kita semua harus berpikir untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi ke depan, tidak boleh IKA Untad terjebak dalam ranah politis agar persaudaraan dan persatuan ini dapat terus kita jaga,” tutur Ketua DPW Nasdem Sulteng itu.

IKA Untad sendiri pada Selasa sore (14/2) baru saja merampungkan proses peralihan kepengurusan. Selain itu, sistem kepemimpinan IKA Untad juga mengalami perubahan dari sebelumnya dipimpin oleh seorang ketua umum berubah menjadi kepemimpinan kolektif kolegial dengan dipimpin oleh tujuh orang komisioner.

Ketujuh komisioner itu adalah Dr Eko Joko Lelono MSi, Dr Muhd Nur Sangadji DEA, Dr Ir Sagaf MP, H Lukman Said SPd, Arifin Sunusi SH, Drs Tarif Siara, dan Muh Rizal Abd Rauf ST MSi.

Adanya tujuh presidium IKA-Untad itu sendiri merupakan model baru dalam pola kepemimpinan di IKA-Untad. Sebelumnya, IKA-Untad menggunakan model kepemimpinan dengan menempatkan ketua umum. Namun, model itu berubah seiring berubahnya AD-ART IKA-Untad yang dibahas dalam rapat pleno beberapa komisi pada siang hari atau sesaat sebelum pemilihan pimpinan digelar.

Alasan yang mengemuka, dengan dipimpin oleh tujuh orang presidium, roda organisasi IKA-Untad diharapkan dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini agar program kerja yang telah dicanangkan dapat diwujudkan dalam satu periode kepemimpinan.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.