Saturday, 19 August, 2017 - 19:22

Ahmad HM Ali: Kawal Kades Supaya Tidak Korupsi

Kunjungan Anggota DPR RI, Ahmad M Ali di Pantai Barat Donggala disambut dengan rangkaian upacara adat, Rabu 2 Agustus. (Foto : Ist)

Donggala, Metrosulawesi - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad HM Ali minta pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengawal ketat kepala desa dalam menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD).

Hal itu ditegaskannya saat menggelar Reses di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu 2 Agustus.

Menurut anggota yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan ini, mengapa kades harus dikawal supaya mereka tidak tergiur uang banyak sehingga terpaksa melakukan korupsi.

"Itu yang kita tidak inginkan, olehnya tugas polisi dan jaksa mengawal kades dalam mengelola ADD," jelasnya.

Selain mengawal, lanjut Ahmad, polisi dan jaksa juga harus membimbing para kades sehingga bisa menggunakan ADD dengan baik.

"Jadi bukan hanya mengawal, tapi juga membimbing," terangnya.

Ahmad tidak mau polisi dan jaksa tinggal menunggu laporan dan memproses ketika ada kades yang menyalahgunakan anggaran ADD.

Itulah, tambahnya, begitu penting kawalan dan bimbingan polisi dan jaksa dalam penggunaan ADD kades di semua desa yang ada.

"Jangan polisi dan jaksa hanya seperti membiarkan sehingg banyak kades yang tersandung kasus korupsi," tandas Ahmad.

Reses yang kali ini digelar Ahmad di daerah pemilihannya merupakan reses dalam masa sidang V tahun sidang 2016 - 2017.

Dan reses ini akan digelar di beberapa kabupaten seperti Donggala, Tolitoli, Parigi Moutong, Poso, dan Morowali hingga 11 Agustus 2017.

Di Donggala sendiri Ahmad memulai resesnya di Desa Sioyong.

Di desa ini pun Ahmad banyak mendapat masukan soal penggunaan ADD yang perlu kawalan polisi dan jaksa.

Seperti diberitakan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu sejak Januari hingga Mei 2017 telah menyidangkan sedikitnya sembilan perkara dengan 12 terdakwa dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Sulawesi Tengah. Mereka adalah kepala desa (Kades) dan sekretaris desa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Humas Pengadilan Negeri Palu, Lilik Sugihartono kepada Metrosulawesi, Jumat, 19 Mei lalu.

Lilik mengatakan, bahwa dari sembilan terdakwa yang sidangkan kasus ADD/DD tersebut sudah ada yang diputuskan dan ada juga yang sementara sidang pembuktian. Semuanya terbukti melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ada dua jabatan yang menjadi terdakwa korupsi dana Desa, yakni Kepala Desa atau Sekretaris Desa. Bahwasanya, para terdakwa dalam mengelola dana tersebut tidak sesuai dengan proposal yang menjadi dasar cairnya anggaran tersebut. Tidak sesuai dengan petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Semisal, dalam proposal ada renovasi kantor Desa, tapi faktanya mereka pergunakan untuk kepentingan lain dan bahkan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

"Modus korupsi dana Desa adalah mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan proposal, dan bahkan para terdakwa sengaja membuat laporan pertanggungjawaban fiktif," ujarnya.

Selain itu kata Lilik, Kepala Desa maupun Sekretaris Desa tidak terbuka kepada semua pihak soal penggunaan anggaran tersebut. Terkadang para terdakwa tidak melibatkan perangkat Desa maupun BPD dalam pelaksanaan kegiatannya.

Adapun nama-nama terdakwa yang masuk di Pengadilan Tipikor Palu adalah terdakwa Suud Noho dan terdakwa Sumitro dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Buol dengan kerugian negara senilai Rp 195.812.550, terdakwa Idrus Anwar dilimpahkan dari Cabang Kejari Tolitoli di Laulalang dengan kerugian negara senilai Rp 247.010.591, terdakwa Arham Abd Rasyid dilimpahkan dari Kejari Donggala dengan kerugian negara senilai Rp 79.856.700, terdakwa Nurdin Salam Djuruham dilimpahkan dari Cabang Kejari Buol di Paleleh dengan kerugian negara senilai Rp 50.390.284, terdakwa Dedi Irawan dilimpahkan dari Cabang Kejari Donggala di Sabang dengan kerugian negara senilai Rp 80.385.780, terdakwa Taris Djalangkara dan Hasanuddin Paruma dilimpahkan dari Cabang Kejari Donggala di Sabang dengan kerugian negara senilai Rp 385.603.300, terdakwa Andi Alauddin dan terdakwa Salim Bundolong dilimpahkan dari Kejari Banggai dengan kerugian negara senilai Rp 87.124.014, terdakwa Ahmad Mustafa dan terdakwa H Ahmad dilimpahkan dari Cabang Kejari Donggala di Sabang dengan kerugian negara senilai Rp 80.385.780, terdakwa Wilfred Herman Nore dilimpahkan dari Kejari Donggala dengan kerugian negara senilai Rp 127.900.000. 

Lilik menuturkan, kalau secara keseluruhan jumlah kasus korupsi yang masuk di Pengadilan Tipikor Palu selama 2017 adalah sebanyak 33 perkara korupsi termasuk dengan perkara korupsi ADD/DD. Namun Lilik enggan menjelaskan secara detail soal Desa apa saja yang Kepala Desa maupun Sekretaris Desanya itu yang terjerat kasus korupsi. (*)

Berita ini dimuat di Harian Metrosulawesi Edisi No 919 Thn III / 3 Agustus 2017. Telusuri seluruh berita Edisi ini di Metrosulawesi Digital

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.