Tuesday, 21 November, 2017 - 14:39

Aktivitas Tiga Perusahaan di Poboya Ilegal

Moh Taufik. (Foto : Dok)

Palu, Metrosulawesi.com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah mengungkapkan ada tiga perusahaan tambang yang masih beroperasi dengan menggunakan merkuri dan sianida di wilayah tambang Poboya, Senin, 8 Mei 2017.

Eksekutif Kampanye dan Advokasi Jatam Sulteng Moh. Taufik mengungkapkan hasil investigasi Jatam Sulteng ada tiga peusahaan yang masih melakukan aktivitas di Poboya adalah PT. Md, PT. PL dan PT. Ma.

“Kami sangat mendukung upaya Wali Kota Palu untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku ilegal dan juga pengusaha yang menjual belikan sianida  dan merkuri,“ katanya.

“Posisi aktivitas pertambangan di Poboya ada pada dataran tinggi, sehingga mudah terbawa angin ke lingkungan daerah Poboya itu sendiri, belum lagi lingkungan pertambangan  berdekatan langsung dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sehingga akan berakibat pencemaran tehadap lingkungan,” sambungnya.

Pihaknya menjelaskan merkuri dan sianida difungsikan sebagai pemurnian antara batu dan emas, jika digunakan penampungan untuk melakukan pemurnian, maka penampungan diisi dengan kapasitas daya tampung 1.000 truk untuk sekali pengisian penampungan.

“Jika selelsai dimurnikan, itu akan menghasilkan 28 kg emas murni, proses perendaman hingga  satu bulan, cara seperti itu tidak sesuai dengan aturan,” katanya.

“Tiga perusahaan tersebut sebenarnya memiliki beberapa pelanggaran, yang  pertama perusahaan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kedua, perusahaan tersebut masuk dalam Kawasan hutan konservasi. Ketiga pelanggaran Undang-Undang  Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mereka tidak memenuhi Analisisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),” sambungnya.

Moh. Taufik menjelaskan tiga perusahaan tersebut masuk secara ilegal, karena menggunakan lahan masyarakat yang telah memiliki izin untuk dikelola.

“Mereka menyewa lahan masyarakat untuk mereka kelola, satu hektarnya dihargai Rp40.000.000 hingga Rp50.000.000 per tahun,” katanya.

“Tambang rakyat secara tradisional  sejak tahun 2009, namun tiga perusahaan tersebut mulai beraktivitas sejak akhir tahun 2012,” sambungnya.

Pihaknya juga menambahkan masih mengumpulkan beberapa data untuk melaporkan perusahaan yang beraktivitas di Poboya.

“Jika penegakan hukum tidak ditanggapi pada tingkat kota hingga provinsi, kami akan membawa kasus ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.