Sunday, 26 February, 2017 - 18:38

Alih Kelola LPK Jangan Pengaruhi Mahasiswa

H Hidayat Lamakarate saat memberikan arahan dalam pertemuan fasilitasi alih kelola Lembaga Pendidikan Kesehatan (LPK) di Aula Balai Pelatihan Kesehatan, Kamis, 15 Desember 2016. (Foto : Humas Pemprov)

Palu, Metrosulawesi.com - Pemprov Sulteng melalui Dinas Kesehatan melakukan pertemuan fasilitasi membahas alih kelola Lembaga Pendidikan Kesehatan (LPK) milik pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah di Aula Balai Pelatihan Kesehatan, Kamis, 15 Desember 2016.

Gubernur Sulteng yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan H. Hidayat Lamakarate saat membuka kegiatan tersebut memandang penting pertemuan yang dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan mencari solusi atas permasalahan yang ada.

"Supaya dalam pengelolaannya seragam di seluruh Indonesia," ujar Staf ahli melanjutkan arahan gubernur.

Kata Gubernur, pengalihan kewenangan pendidikan bukan hanya terjadi di tingkat lembaga pendidikan tinggi saja, akan tetapi juga pada tingkat SMA/SMK yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Imbasnya, pemerintah provinsi harus memangkas anggaran belanja SKPD untuk menutupi belanja pegawai, dalam hal ini menggaji guru-guru SMA/SMK yang jadi kewenangan provinsi mulai Januari 2017.

“Persoalan gaji merupakan masalah yang mencuat seputar alih kelola lembaga pendidikan,” katanya.

Hal lain yang diutarakan Gubernur melalui Staf ahlinya Hidayat yakni perlunya perhatian agar jangan sampai mahasiswa/i cemas dan terganggu konsentrasi belajarnya selama proses alih kelola berlangsung.

"Semoga forum ini dapat sama-sama kita gunakan untuk mencari solusi dan rekomendasi yang tepat," pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sulteng dr Anshari Arsyad dalam pengantarnya mengatakan di Sulteng terdapat 27 institusi pendidikan kesehatan yang tiga diantaranya milik Pemda, yaitu Akademi Keperawatan Donggala, Akper Tolitoli dan Akper Banggai. Tiap tahunnya ketiga lembaga tersebut meluluskan lebih kurang 150 tenaga D III Keperawatan.

“Terjadinya alih kelola kepemilikan merupakan dampak dari implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mana BPK menetapkan pengalokasian APBD untuk membiayai lembaga pendidikan kesehatan daerah sebagai temuan sehingga harus dilakukan pengalihan dari Pemda kepada Pemerintah pusat,” tutur dr Anshari.

Pertemuan ini diikuti lebih kurang 40 peserta dan juga dihadiri Sekda Kabupaten Donggala Aidil Noor, Sekda Kabupaten Tolitoli, unsur SKPD dan pimpinan institusi pendidikan kesehatan.


Editor : M Yusuf BJ

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Bintang Delapan