Monday, 26 June, 2017 - 08:18

Aminuddin Ma'ruf Serahkan Tunai Tiga Ekor Kambing

LANGSUNG TUNAI - Ketua Umum PB PMII Aminuddin Ma’aruf langsung menyerahkan tiga ekor kambing dan 30 piring tanah sesaat setelah Dewan Adat Kaili menjatuhkan sanksi pada bersidangan yang digelar di Rumah Adat Kaili Bantaya, Kamis 18 Mei 2017. (Foto : Eddy/ Metrosulawesi)

Waduh, Kongres PMII Sempat Chaos

Palu, Metrosulawesi.com – Hari kedua pelaksanaan Kongres XIX PMII di Masjid Agung Darussalam tadi malam sempat chaos. Video keributan berdurasi kurang lebih satu menit itu menjadi viral di media sosial facebook dan instagram.

Dalam video itu,  keributan berawal ketika salah seorang terlihat memukul seorang peserta lainnya. Keributan itu terjadi pada saat pembahasan tata tertib kongres. Aksi saling pukul ini mengacaukan peserta lainnya.

Peserta langsung berhamburan dari tempat duduknya. Seiring dengan itu, petugas keamanan internal dibantu beberapa polisi langsung melerai dan mengamankan beberapa orang yang terlibat baku pukul.

Diiringi lagu selawat nabi, terdengar dari pengeras suara yang meminta agar peserta tenang dan kembali duduk di tempat masing-masing.

“Peserta..peserta tenang dan duduk kembali,” teriak seorang dengan pengeras suara.

Beragam komentar netizen menanggapi video itu. muklis.setiawan Mahasiswa loh kelakuannya kaya anak TK,bikin malu ajah. amilelhaq Kejadian di forum kaya gini udah biasa, sudah sering liat yg model bgini kwwkwkw. jdi yaa Saya maklumi sajalah. Gaga ada konflik gga menarik wallahul muaffiq #tangan terkepal maju ke muka.

Ketua PB PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Aminuddin Ma’ruf langsung membayar tiga ekor kambing dan 30 piring, sesaat setelah dijatuhkan Givu atau sanksi adat oleh Dewan Adat Kaili Kota Palu, Kamis 18 Mei.

Dalam sidang adat yang dilaksanakan di Rumah Adat Kaili Bantaya, di Jalan Sumur Yoga, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu tersebut, Dewan adat yang juga dihadiri Walikota Palu Drs. Hidayat M.Si, memutuskan bahwa Ketua (PB) PMII Aminuddin Ma’aruf dikenakan denda 3 ekor kambing dan 30 Lempeng Piring tanah.

Walikota Palu Drs. Hidayat M.Si mengatakan, ini adalah sanksi atas pelanggaran yang dikenakan kepada Ketua (PB) PMII Aminuddin Ma’aruf pada saat pembukaan Kongres PMII yang mana isi pidatonya telah menyinggung hati seluruh masyrakat Kota Palu.

“Untuk itu kami, semua para tokoh adat menjatuhi hukuman atau denda adat kepada Aminuddin Ma’ruf, untuk meredam amarah semua warga masyarakat Kota Palu,” jelasnya.

Hidayat juga mengatakan mengharapkan kepada warga kota Palu, untuk melapangkan dada untuk memberikan rasa maaf kepada Aminuddin Ma,ruf.

“Karena biar bagaimana pun saya rasa, Aminuddin Ma,ruf tidak sengaja menyinggung perasaan para Pemuka adat di Tanah Kaili ini, dan juga warga Kota Palu,” tambahnya.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan, bahwa dirinya mengharapkan kajadian tersebut sebagai pembelajaran kepada semua warga, agar selalu menjunjung tinggi adat istiadat dimanapun berada, dan menjaga lisan.

Sementara itu Ketua Umum PB PMII, Aminuddin Ma,ruf, di depan tokoh adat yang hadir mengatakan, bahwa dirinya berterima kasih kepada warga masyarakat Kota Palu, yang telah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mohon maaf.

“Tidak ada sedikit pun dari saya, untuk menyinggung atau melukai perasaan warga masyarakat Kota Palu, yang mana pada saat saya melakukan pidato pembukan Kongres PMII di kota Palu,” ungkapnya.

Dalamm kesempatan itu Ketua Umum PB PMII, Aminuddin Ma,ruf, menyerahkan secara langsung denda adat kepada ketua Dewan adat.

Minta Permohonan Maaf secara Terbuka

Komunitas “Polibu Tana Tadulako” menegaskan, masih tersisa satu janji yang belum ditepati oleh Ketua Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma’ruf yaitu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.

“Dari sejumlah tuntutan, satu kewajiban itu belum dipenuhi hingga hari ini,” kata salah seorang inisiator Polibu Tana Tadulako, Nisbah kepada sejumlah wartawan di Palu, Kamis 18 Mei 2017.

Nisbah menjelaskan, sebagai komunitas yang mendorong proses itu dari awal, memiliki kewajiban untuk mengingatkan kembali agar nantinya tidak menjadi biasa serta menjadi persoalan baru di masyarakat.

Komunitas ini lanjut Nisbah, merupakan representasi dari semua elemen masyarakat di Kota Palu dan Sulteng diantaranya jajaran akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, praktisi, birokrasi, dunia usaha, organisasi masyarakat dan kepemudaan, serta elemen lainnya.

“Permohonan maaf secara terbuka itu, juga merupakan perintah dari Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan Ketua Utama Alkhairaat Habib Saggaf Aljufri.Kami masih menunggu itikad baik itu,” ungkapnya.

Akademisi Universitas Tadulako Palu itu mengatakan, semua proses yang telah dilakukan sangat mereka hargai. Namun masih ada kesan, ada upaya mengambil tindakan penyelesaian dengan berpikir mengunjungi petinggi pemerintahan dan tokoh agama.

“Tetapi substansinya, bagaimana memberikan pernyataan kepada seluruh masyarakat Sulteng, dengan meminta maaf melalui media nasional dan lokal,” tegas Nisbah.

Sementara itu, Inisiator lainnya, Irwan Karim kembali menegaskan tiga pernyataan sikap awal memprotes keras atas pernyataan Ketum PB PMII yang menyebutkan Tanah Tadulako sebagai pusat radikalisme islam dan pusat gerakan menentang NKRI.

Kemudian menuntut yang bersangkutan agar diberikan sanksi adat melalui peradilan adat setempat. Serta mendesak yang bersangkutan untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, di media cetak dan elektronik nasional dan daerah.

“Dua hal telah dilakukan, namun satu permohonan maaf itu belum dilakukan,” tegasnya.

Dirinya juga menegaskan, jika janji itu diabaikan, maka tidak menutup kemungkinan ada upaya lain yang akan dilakukan, hingga janji itu dapat direalisasikan.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.