Tuesday, 28 March, 2017 - 08:56

Amnesti Pajak Solusi Dukung Pembangunan

Robertus Kristiadi. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Bungku, Metrosulawesi.com - Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bungku, Kabupaten Morowali, Robertus Kristiadi mengatakan, program amnesti pajak atau tax amnesti adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang atau solusi memperoleh modal yang akan memberi dukungan beragam tujuan program pemerintah.

"Wajib pajak tidak akan dikenai sanksi administrasi perpajakan dan pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan," papar Robertus kepada Metrosulawesi,di Bungku, Rabu (3/8/2016).

Dijelaskan,program amnesti pajak selain dapat mewujudkan tujuan pembangunan, para wajib pajak jika mengikuti juga tak akan merugi, sebaliknya justru akan memperoleh keuntungan dan banyak manfaatnya berupa, penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan pidana perpajakan.

Selain itu,wajib pajak tidak akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dan jaminan rahasia, dimana data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan pinyidikan tindak pidana lain serta akan ada pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.

"Seluruh wajib pajak baik orang pribadi atau badan bisa memanfaatkan amnesti pajak, kecuali yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah P-21 dan yang sedang menjalani proses peradilan dan hukuman atas tindak pidana perpajakan," ujarnya.

Masalah kemana permohonan amnesti pajak, sambung Robertus, tempatnya dapat disampaikan ke KPP,dimana wajib pajak tersebut terdaftar atau pada kedutaan tertentu dan harus juga sampaikan surat pernyataan harta bersama lampirannya dengan waktu yang telah ditentukan.

"Waktu yang dimaksud, periode ke I dimulai sejak tanggal diundangkan UU pengampunan pajak, 30 September 2016, periode ke II, mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2016 dan periode ke III yakni 1 Januari sampai, 31 Maret 2017," ungkapnya.

Soal bagaimana alur permohonan amnesti pajak,sambung Robertus, yang dimaksud atau wajib pajak hanya dapat menghubungi helpdesk KPP tempat mereka terdaftar, dimana wajib pajak akan mendapatkan informasi, seputar amnesti pajak, syarat dan ketentuan, tunggakan pajak serta rincian perhitungan uang tebusan.

Dijelaskan lagi, untuk tarif pelaku UMKM, bagi wajib pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 miliar, akan dikenakan tarif sebesar 0,5 persen jika pengungkapan harta sampai dengan Rp 10 miliar dan kalau pengungkapan harta tersebut lebih dari 10 miliar hanya dapat dikenakan 2 persen.

"Tarif bagi pelaku UMKM juga sudah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan UU pengampunan pajak itu keluar dan akan berakhir sampai dengan 31 Maret 2017 tahun depan," sebutnya.

Menurutnya, bagi wajib pajak yang telah mengajukan amnesti pajak harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan dikenai PPh dan ditambah sanksi 200 persen, sedangkan yang tak memanfaatkan amnesti pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak dan sanksi sesuai UU perpajakan.

"Surat keterangan amnesti pajak akan diterbitkan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja atau sejak tanggal dimana diterimanya surat pernyataan harta dan lampirannya," katanya.

Seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan PPh dapat dilakukan melalui cara menyampaikan surat pernyataan harta,berisi informasi terkait harta, utang, harta bersih, sementara perhitungan, pembayaran uang tebusan akan ditanda tangani wajib pajak sendiri, pribadi atau pimpinan tertinggi badan usaha atau kuasanya bagi badan usaha

"Bagi wajib pajak yang sementara dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, harus melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar beserta pajak yang seharusnya tidak di kembalikan," tutup Robertus Kristiadi.


Editor : Masruhim Parukkai

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.