Sunday, 17 December, 2017 - 08:07

Anggaran Defisit Rp300 Miliar, Pemprov Rasionalisasi APBD 2017

BAHAS ANGGARAN - Gubernur Sulteng Longki Djanggola memimpin rapat bersama mengenai kebijakan anggaran tahun 2017 SKPD Pemprov di ruang kerjanya, Jumat, 9 Desember 2016. (Foto : Humas Pemprov)

STORY HIGHLIGHT
  • Perjalanan dinas luar daerah dipangkas 40 persen, dalam daerah dipangkas 60 persen.
  • Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan sepanjang memiliki dampak dan manfaat kepada daerah.
  • Kegiatan yang sifatnya satu kali tidak boleh diberikan honor kegiatan.
  • Kegiatan Biro disinergikan dan dapat disatukan supaya efesien.
  • Belanja pemeliharaan dan pengadaan ATK diefesienkan dan dikurangi.
  • Pengadaan kendaraan dinas pada 2017 tidak dapat diakomodir kecuali atas persetujuan gubernur.

Gubernur Batasi Perjalanan Dinas SKPD

Palu, Metrosulawesi.com - Gubernur Sulteng H Longki Djanggola menegaskan perjalanan dinas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun 2017 akan dibatasi untuk mengefisiensi anggaran. Kebijakan itu ditempuh lantaran terjadi defisit anggaran sekitar Rp300 miliar sebagai dampak pengalihan ribuan pegawai negeri sipil (PNS) dari kabupaten kota ke provinsi.

Longki Djanggola mengatakan, rasionalisasi anggaran APBD 2017 dilakukan di sejumlah sektor demi gaji aparatur yang mencapai lebih dari Rp500 milliar atau setengah triliun rupiah tersebut. Sementara dana alokasi umum dari pemerintah pusat tahun 2017 hanya bertambah sebesar Rp200 milliar dibandingkan pada 2016. Dengan demikian terjadi defisit anggaran sekitar Rp300 miliar untuk membayarkan gaji PNS yang telah dialihkan tersebut.

“Dengan adanya pengalihan beberapa kewenangan yang sebelumnya berada pada pemerintah kabupaten/kota, terutama pengalihan kewenangan guru-guru SMA sederajat (SMK), bila dihitung pengajiannya lebih dari setengah triliun. Olehnya perlu dilakukan kebijakan-kebijakan rasionalisasi terhadap beberapa belanja pemerintah daerah, termasuk terhadap Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah dibahas di DPRD sebesar 15 persen. Kecuali pada bidang infrastruktur, pendidikan dan rumah sakit,” ujar Longki pada rapat bersama kebijakan anggaran Tahun 2017 SKPD Pemprov di ruang kerjanya, Jumat, 9 Desember 2016.

Kata gubernur, rasionalisasi anggaran juga akan dilakukan pada belanja perjalanan dinas sebesar 40 persen untuk perjalanan dinas luar daerah dan 60 persen perjalanan dalam daerah dari jumlah alokasi belanja perjalanan dinas pada 2016.

Namun pengurangan alokasi perjalanan dinas tersebut akan secara bertahap sampai pada tingkat yang sangat rasional sesuai dengan kebutuhan dan manfaat.

“Untuk perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan sepanjang memiliki dampak dan manfaat kepada daerah. Tetapi harus terlebih dahulu memberikan pemaparan terkait apa manfaat dan dampak perjalanan tersebut,” tuturnya.

“Rasionalisasi anggaran lainnya yaitu kegiatan yang sifatnya satu kali tidak boleh diberikan honor kegiatan,” tambah gubernur.

Olehnya kata Longki, sebelum menerbitkan SK Panitia yang sifatnya membutuhkan anggaran, ia menegaskan jajarannya terlebih dahulu meminta persetujuan dari darinya. Terpenting menurutnya seluruh SKPD harus betul-betul memahami dan menyesuaikan seluruh kegiatan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Demikian pula untuk kegiatan Biro agar disinergikan dan dapat disatukan supaya efesien. Begitu juga untuk belanja pemeliharaan dan pengadaan ATK agar diefesienkan dan dikurangi,” katanya.

Sementara untuk permintaaan pengadaan kendaraan dinas pada 2017, Longki juga menegaskan tidak dapat diakomodir kecuali atas persetujuannya.

“Saya harap seluruh kebijakan-kebijakan anggaran 2017 yang sudah ditetapkan bedasarkan SK Gubernur dapat dilaksanakan dengan baik. Seluruh kebijakan tersebut agar dipahami dan betul-betul dilaksanakan oleh Tim Asistensi,” tandas Gubernur Longki.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.