Sunday, 24 September, 2017 - 16:32

Anggaran Talud Desa Kulu Dinilai Tak Wajar

Matra, Metrosulawesi.com - Proyek Pembangunan Talud dan penimbunan jalan di Dusun Bulutao, Desa Kulu, Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara (Matra) yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017, dinilai tidak wajar.

Pasalnya, volume pekerjaan pembangunan Talud dan penimbunan dengan panjang 284 meter, ketinggian 130 meter, menelan anggaran dana desa sebesar Rp 470 juta lebih menuai sorotan.

Berdasarkan keterangan salah seorang pekerja, Mansur alias Caco, dirinya di upah sebesar Rp 115 ribu permeter untuk mengerjakan talud sekaligus dengan upah galian pondasi.

"Untuk tahap awal pekerjaan ini, saya ambil sepuluh meter saja untuk menyusun batu, dengan gaji yang diberikan kepala desa, Rp 115 ribu permeter, itupun termasuk dengan gaji galian pondasi" terang Mansur.

Menurut Mansur, untuk tahap awal pekerjaan, ada empat kepala tukang yang dipakai oleh Kepala desa Kulu, Acho, N. termasuk dirinya dengan mengerjakan talud kurang lebih 55 meter.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Supriadi, salah seorang pemilik mobil yang disewa untuk memuat batu gunung dari desa Batumatoru Kecamatan Lariang. Mengatakan, bahwa ia dan dua mobil lainnya di upah Rp 200 ribu per ret.

"Talud yang dikerjakan sekarang itu, baru 12 ret batu yang kami muat dan sewa mobil Rp 200 ribu per ret, dan pasir Lariang baru berkisar 10 ret dengan sewa mobil Rp 180 ribu per retnya" tutur Supriadi.

Selain itu berdasarkan hasil survei dilapangan, sewa mobil mengangkut Timbunan dari Lambara desa Kasano Rp 200 ribu per ret, dengan harga timbunan Rp 80 ribu satu ret. Sementara Harga batu gunung Rp 300 ribu satu ret, dan harga pasir Lariang Rp 200 ribu satu ret.

Di tempat Terpisah Ketua Badan Pemuswaratan Desa (BPD) Desa Kulu, Suprianto menuturkan, pembangunan Talud yang menelan anggaran ratusan juta rupiah tersebut, tidak rasional kalau dihitung dengan volume yang akan dikerjakan.

"Kalau saya menilai itu pekerjaan dengan anggaran yang terpampang di papan informasi, kayaknya tidak masuk akal, jadi saya itu mengharapkan, kepala desa harus meninjau kembali itu anggaran sebelum bermasalah dengan lembaga hukum," harapnya. (As/Jn)

Berita ini dimuat di Harian Metrosulawesi Edisi No 890 Thn III / 05 Juli 2017. Track seluruh berita Edisi ini di Metrosulawesi Digital

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.