Monday, 20 November, 2017 - 02:06

Anggota DPRD Poso Dari PAN Ini Tidak Setuju Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Muhaimin Yunus Hadi. (Foto : Ist)

 

Poso, Metrosulteng.com - Panitia kerja  di Komisi II DPR RI sedang menggodok RUU Pilkada. Opsi Pilkada dipilih anggota DPRD didukung mayoritas parpol yang  tergabung dalam koalisi merah putih mengusung Capres Prabowo-Hatta yaitu Golkar, PAN, PPP, Gerindra serta partai Demokrat.

Meski anggota DPR RI Dari PAN itu sebagai salah satu pendukung RUU Pilkada dipilih anggota DPRD. Namun, pandangan itu berbeda dengan kader partai PAN didaerah yang duduk di DPRD ditingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi.

Di DPRD Poso, Sulawesi Tengah, misalnya, Anggota DPRD dari PAN, Muhaimin Yunus Hadi mengaku, tidak setuju dengan Pilkada yang dipilih oleh anggota DPRD.

Menurutnya, pemilihan seperti itu sama dengan mengkebiri demokrasi dan menghambat tokoh-tokoh lokal yang memiliki kredibilitas, kepedulian dan kemampuan  memimpin daerah tapi tidak memiliki uang  menjadi terhambat.

“Yang pasti kalau diterapkan, orang-orang  miskin tidak bisa mencalonkan diri, aturan itu memberi peluang orang kaya yang banyak uang untuk maju,” terangnya, Minggu, (7/9/2014).

Karena, katanya, kalau aturan itu diterapkan, dapat membuka peluang suap-menyuap kandidat terhadap anggota DPRD semakin besar.

“Contohnya, taruhlah di DPRD Poso ada 30 anggota DPRD, kalau kandidat banyak uang cukup dia bagi-bagikan satu anggota DPRD 100 sampai 500 juta untuk bisa jadi Bupati, inikan berbahaya sama dengan membuka peluang suap,” jelas mantan aktivis kemanusiaan Poso itu.

Meski demikian, jika RUU Pilkada itu benar-benar diterapkan, pria yang akrab disapa Mimin itu tetap  tunduk pada instruksi partai.

 

Editor : Bandi

 

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.