Saturday, 27 May, 2017 - 10:33

Anggota KAI Sulteng Diimbau Perpanjang Kartu Advokat

Riswanto Lasdin. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Sulteng menghimbau kepada seluruh anggota yang masa berlaku kartu advokatnya habis maupun yang dalam waktu dekat ini masa berlakunya habis agar segera mengurus perpanjangan kartu advokat. Prosedur perpanjangan kartu advokat untuk anggota KAI harus melalu rekomendasi DPD.

"Untuk mengurus perpanjangan kartu advokat tidak bisa langsung mengurus di Dewan Pengurus Pusat (DPP). Apabila tidak ada rekomendasi DPD, pasti DPP menolak permohonan perpanjangan kartu tersebut," kata Ketua DPD KAI Sulteng, Riswanto Lasdin kepada Metrosulawesi, Minggu, 9 Oktober 2016.

Riswanto mengatakan, pengurusan perpanjangan kartu advokat KAI wajib mendapat rekomendasi dari Ketua DPD KAI. Semisal, anggota KAI Sulteng hendak memperpanjang kartunya, maka harus ada rekomendasi dari Ketua DPD KAI Sulteng, kalau tidak pasti ditolak oleh DPP. Selama ini beberapa anggota yang melakukan perpanjangan kartu advokat yang langsung ke DPP ditolak karena tidak mengantongi rekomendasi Ketua DPD Sulteng.

"Olehnya, anggota KAI Sulteng yang kartunya dalam wakru dekat ini sudah mati agar sesegera mungkin untuk mengajukan permohonan perpanjangan melalui DPD KAI Sulteng," imbuhnya.

Ia mengatakan, hal tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan organisasi Advokat. DPD KAI akan bertindak tegas memberikan sanksi bilamana para advokat yang tidak melakukan perpanjangan selama enam bulan sampai satu tahun tidak melakukan perpanjangan bisa diberikan sanksi  paling berat pemberhentian atau mencabut  keanggotannya dari profesi advokat. Tentunya ada proses atau mekanisme yang harus dilalui untuk mengambil sikap tegas.

Sehubungan dengan kartu Advokat yang habis masa berlaku, dan dalam proses pengurusan, lantas yang bersangkutan masih aktif melakukan pendampingan atau bantuan hukum terhadap kliennya, maka yang bersangkutan bisa minta surat keterangan dari DPD KAI. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hambatan dalam proses pendampingan klien, kemudian dengan demikian kita benar-benar bertanggungjawab dan profesional dalam menjalankan profesi kita. Tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini banyak anggota yang kartu Advokatnya sudah mati. Namun tetap aktif beracara mendampingi kliennya.

"Untuk Anggota KAI diharapkan tidak boleh seperti itu. Kalau semua yang menjadi kewajiban itu terpenuhi, saya yakin kita lebih bebas berjuang untuk mendapatkan keadilan yang sejati," ujarnya.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.