Friday, 20 April, 2018 - 14:38

ANNAS Kembali Gugat KPUD Parimo

Riswanto Lasdin. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) kembali digugat oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parimo, Anwar H Moh Saing - Asrudin (ANNAS).

"Daftar gugatan itu sudah masuk di Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Parimo pada Selasa, 13 Maret sekitar pukul 23.00 Wita," kata Riswanto Lasdin selaku kuasa hukum Anwar H Moh Saing - Asrudin (pemohon) kepada Metrosulawesi, Kamis, 15 Maret di Palu.

Riswanto mengatakan, pihaknya mengajukan permohonan gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terkait putusan KPUD Parimo Nomor: 41/PY.03.1-KPT/7208/KPU-Kab/III/2018 tentang penetapan pasangan calon hasil rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pascah keputusan Panwas dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parimo tahun 2018.

Pokok persoalannya kata Riswanto, KPUD Parimo dalam hal ini sebagai termohon tidak menjalankan isi putusan Panwas Parimo Nomor:1/PS/26.07/II/2018 tertanggal 23 Februari 2018. Bahwasannya, sesuai ketentuan pasal 47 ayat 2 peraturan Bawaslu Nomor: 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa bahwa putusan Panwas Kab/kota terkait penyelesaian sengketa wajib ditindaklanjuti oleh KPU paling lama tiga hari sejak diputuskan. Sementara yang terjadi adalah KPUD Parimo dalam tenggang waktu 3 hari pascah putusan, tidak menjalankan isi putusan Panwas. Justru pada 25 Februari 2018, KPUD Parimo mengundang pemohon melalui pesan Whatt App (WA) untuk menghadiri bimbingan tehnis (bintek) verifikasi faktual.

Riswanto Lasdin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulteng itu mengatakan, tidak ada ketentuan hukum yang mengatakan bahwa pelaksanaan isi putusan Panwas dilakukan untuk mengundang melalui pesan WA. Seharusnya KPUD Parimo dalam menjalankan isi putusan Panwas Parimo dalam tengang waktu selama tiga hari, KPUD Parimo harus mengeluarkan surat keputusan sebagai bentuk pelaksanaan keputusan Panwas. Kemudian keputusan tersebut harus disampaikan kepada Panwas dan pemohon. Faktanya, selama waktu tiga hari, Panwas maupun pemohon tidak menerima satu pun surat keputusan KPUD Parimo tentang pelaksanaan keputusan Panwas Parimo.

"KPUD Parimo kembali melakukan verifikasi faktual tampa keikutsertaan pasangan calon (pemohon) dan tim," ujarnya.

Riswanto menegaskan, apa yang dilakukan oleh KPUD Parimo tersebut akan menjadi preseden buruk tentang penyelenggaraan demokrasi di Parimo. Kita bisa melihat fakta di beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Donggala dan Kabupaten Morowali. Dimana Panwas mengabulkan permohonan pemohon yang kemudian dalam waktu tiga hari, KPUD Donggala dan Morowali  langsung melaksanakan putusan Panwas dan keputusan KPUD itu di sampaikan kepada para pihak yakni Panwas dan pemohon.

"Kami menilai KPUD Parimo dua kali gagal dalam melaksanakan proses pencalonan terhadap pasangan ANNAS. Kami minta Panwas dalam memutuskan perkara yang kami gugat ini agar memerintahkan KPUD Parimo untuk menetapkan pasangan ANNAS sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Parimo," kata Riswanto sembari mengatakan, kami sangat optimis untuk memenangkan kembali gugatan ini.  


Editor: Elwin