Thursday, 21 September, 2017 - 04:15

Aparat Desa Dituntut Transparan

TUTUP PELATIHAN - Bupati Majene Fahmi Massiara (kanan) saat menghadiri penutupan pelatihan peningkatan kapasitas aparat desa/kelurhaan se kecamatan Sendana 9 Mei yang berlokasi di Dapur Mandar. (Foto : Humas)

Majene, Metrosulawesi.com - Salah satu prinsip–prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik, ialah pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui kinerja dan pelayanan.

Bupati Majene Fahmi Massiara saat menghadiri penutupan pelatihan peningkatan kapasitas aparat desa/kelurhaan se kecamatan Sendana 9 Mei yang berlokasi di dapur mandar mengatakan, setiap kepala desa yang dibantu para aparatnya harus bekerja dengan transparan dan akuntabel. Transparan dalam segala hal, mulai dari penjabaran pengunaan ADD, pendapatan desa, dana bantuan dari kabupaten hingga pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan salah satu desa di Jabar memasang baliho berukuran besar yang di dalamnya mencantum seluruh hal hal yang mneyangkut penganggaran di desa. Dalam kesempatan itu ia menantang tiap kepala desa yang hadir dalam pelatihan tersebut untuk membuat baliho penjabaran ADD yang ukuranya besar dan bisa di akses secara luas oleh masyarakat.

“Siapa yang berani kepala desa yang ada diruangan ini membuat baliho dan di pajang didesanya masing–masing,“ tantang Fahmi.

Ia melanjutkan, tiap aparatur baik di desa ataupun kelurahan harus mampu bekerja secara akuntabel. Dalam hal ini tiap pihak harus mampu mempertanggungjawabkan tiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan program khususnya dalam pengelolaan sumberdaya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada pemantauan dan evaluasi.

“Jangan sampai laporan pertanggungjawabanya banyak yang temuan, semua harus disusun sesuai petunjuk teknis dan arahan dari pendamping desa ataupun kelurahan, jika hal tersebut bisa diaplikasikan dengan baik maka desa tersebut akan becahaya dan bersinar karna di awali dengan nawaitu yang baik,” terangnya.

Sementara itu camat Sendana Irhamnia mengatakan, setelah melaksanakan pelatihan ini, akan dilanjutkan dengan program peningkatan kapastitas lainya yang di khususkan kepada para ibu – ibu PKK se kecamatan Sendana. Sama halnya dengan tujuan pelaksanaan pelatihan kepada aparat desa dan kelurahan, di organisasi PKK masih banyak yang belum memahami tupoksi masing – masing, mulai dari penyusunan laporan yang telat dan keliru. Untuk itu ia berharap, agar setiap kepala desa dan kelurahan memberikan dukunganya, mengingat  PKK merupakan kegiatan pokok yang  harus diberikan perhatian.

“Bagaimana kita akan bekerja secara produktif jika kita  tidak mengerti tupoksinya, untuk itu saya harap tiap kepala desa dan kelurahan , agar mendukung kegiatan pelatihan nantinya, kami rencananya akan mendatangkan pemateri dari kabupaten untuk memberikan pelatihan kepada ibu ibu PKK di Sendana,“ jelas Irhaminia. S.

ementara itu sebanyak 67 orang dari 13 desa dan 2 kelurahan yang mengikuti pelatihan tersebut. Meski demikian ada satu desa yang tidak ikut berpartisipasi yakni desa Limbua. Peserta pelatihan diantaranya sekertaris desam seketaris lurah dan staf umum desa. (hms/mp)

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.