Wednesday, 20 June, 2018 - 14:11

Awas...RSUP NTB Rawan Pencurian Bayi

ILUSTRASI - Pencurian bayi. (Foto : merdeka.com)

Mataram, Metrosulawesi.com - Ketua Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat Adhar Hakim, Kamis, menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Provinsi NTB rawan pencurian bayi.

"Berdasarkan hasil investigasi dan sejumlah keterangan yang kami peroleh dari pihak-pihak yang bersangkutan, menjadi sangat jelas bahwa RSUP NTB tidak memiliki 'standard operating procedure' (SOP) dalam pelayanan pengambilan bayi oleh pihak yang bukan orang tua kandung," katanya.

Hal itu diungkapkannya setelah mendengar pengakuan dari pihak RSUP NTB, kemudian Ombudsman langsung mengklarifikasinya kepada Direktur RSUP NTB dr H Mawardi Hamri.

Persoalan tersebut, menjadi atensi Ombudsman NTB setelah mengetahui adanya seorang bayi yang dilahirkan secara caesar oleh ibu kandungnya bernama Annisa di RSUP NTB pada 10 Juli lalu. Anak pertamanya itu hilang saat ibu kandungnya akan melunasi pembayaran biaya persalinan.

Ombudsman menyatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk pelanggaran administrasi dalam pelayanan publik, karena tidak sesuai dengan SOP pengambilan bayi yang baru dilahirkan.

"Kalau pun akan dibawa oleh pihak bukan dari orang tua, harus memenuhi beberapa persyaratan dalam SOP, itu pun harus disertai dengan adanya surat kuasa dari ibu kandungnya, dan dilengkapi surat identitas yang jelas dari si pembawa," ucapnya.

Selain itu, perawat atau bidan dari pihak rumah sakit juga harus mengisi form serah terima bayi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, termasuk penerima bayi.

Sementara itu, penuturan dari Direktur RSUP NTB beberapa waktu lalu sempat menyangkal terkait dugaan pengambilan bayi di tempatnya. "Pernyataan itu berbeda dengan pengakuannya kepada kami, yang menyatakan bahwa tidak ada SOP dalam proses pengambilan bayi," kata Adhar.

Namun, dalam keterangan yang kami peroleh dari pihak media, bahwa proses pengambilan bayi yang diketahui pada Senin (20/7) lalu, sudah sesuai dengan syarat-syarat administrasi, yakni dengan adanya identitas si pengambil.

"Dengan 'statement' itu, dapat dikatakan bahwa Direktur RSUP NTB ini tidak terlalu paham tentang SOP yang harus dipenuhi dalam proses pengambilan bayi oleh bukan orang tua kandungnya," ujar Adhar.

Oleh sebab itu, kami sudah memerintahkan kepada pihak rumah sakit, terutama kepada Direktur RSUP NTB untuk segera menyusun SOP, khususnya pengambilan bayi oleh bukan orang tua kandung.

Jika tidak, kata dia, dapat dinyatakan bahwa RSUP NTB berpotensi menjadi tempat praktik pencurian bayi.

"Seharusnya hal semacam itu tidak boleh terjadi, khususnya di rumah sakit sekelas provinsi," ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Adhar, persoalan ini tidak dapat terus terjadi dan harus segera mendapat solusi tepat, termasuk bayi Annisa harus segera dikembalikan, karena hal ini dapat dikatakan sudah masuk ke ranah pidana dan melanggar perundang-undangan tentang perlindungan anak.

Hal itu dikatakannya, setelah bertemu dengan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUP NTB dr H Hamsyi Fikri, yang memperlihatkan sebuah fakta baru berupa surat pernyataan dari ibu kandung (Annisa) yang menyerahkan bayinya kepada Nengah Kerti.

"Jadi menurut pengakuan Wadir Umum dan Keuangan RSUP NTB, surat pernyataan itu diperoleh setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan disaksikan dari pihak kepolisian," ucapnya.

Namun, hal itu harus diklarifikasi kembali, ujar Adhar, karena surat tersebut dikeluarkan setelah kasusnya terungkap pada Senin (20/7) lalu. "Jika kita kembali melihat SOP, ini tidak bisa dikatakan memenuhi standar, dan patut diduga sebagai modus saja," kata Adhar. (ko/ant)

Tags: