Wednesday, 26 July, 2017 - 22:53

Badan Legislasi DPRD Morut Bahas Perda Perangkat Daerah

Perda perangkat daerah dibahas oleh Badan Legislasi DPRD Morut. (Foto : Alekson W/ Metrosulawesi)

Kolonodale, Metrosulawesi.com - Peraturan daerah tentang perangkat daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, sebagai acuan pengisian pejabat struktural pada perangkat daerah  di Pemda Kabupaten Morowali Utara yang meliputi 3 staf ahli, 7 Badan dan 18 dinas/SKPD mulai dibahas oleh Badan legislasi DPRD Morut bersama bagian hukum pemda setempat.

Ketua Badan Legislasi DPRD Morowali Utara, Mithanis Tulaka dan sekretaris Badan Legislasi, Djabar Lahadji disela-sela pembahasan itu memberi pandangan adanya bagian kearsipan dan Dinas Perikanan/Kelautan yang masih perlu pertimbangan atau penyesuaian tentang kemampuan keuangan daerah Morowali Utara.

Politisi partai Golkar dan PAN ini menilai bagian kearsipan dan Dinas Perikanan/Kelauatan ini masih kurang memberi asas manfaat bagi Pemerintah daerah, misalkan jika hal ini terbentuk dan menempatkan pegawainya disana, sehingga tidak ada kerja efektif maka hal ini merupakan pemborosan bagi pemerintah daerah.

Dengan ditetapkannya perda tentang perangkat daerah, maka Bupati Morowali Utara, Ir. Aptripel Tumimomor, MT akan segera melakukan pengisian pejabat struktural dimana sebanyak 65 orang peserta dinyatakan lolos berkas dalam mengikuti lelang jabatan  dan mengikuti proses selanjutnya sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri tentang tindak lanjut PP no. 18 thn 2016, tentang perangkat daerah.


Editor : Masruhim Parukkai

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.