Friday, 23 June, 2017 - 11:33

Banggar DPRD Sulbar ke Pusat, Minta Tambah Anggaran

MINTA TAMBAH ANGGARAN - Pimpinan DPRD Sulbar menyambangi kantor Kementerian Keuangan dan Banggar DPR RI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto : Ist)

Mamuju, Metrosulawesi.com - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, minta tambahan anggaran ke pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah.

"Kami merasa tidak puas dengan alokasi anggaran dari pusat ke daerah yang tergolong kurang memadai. Makanya, kami dari Banggar DPRD Sulbar langsung terbang ke Jakarta untuk bertemu dengan penentu anggaran di pusat yakni Kementerian Keuangan dan Banggar DPR RI," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, H Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Senin.

Banggar DPRD Sulbar bersama pimpinan DPRD Sulbar yakni Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya, dan Harun menyambangi kantor Kementerian Keuangan dan Banggar DPR RI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Para legislator Sulbar ini bisa bernafas lega setelah bertemu dengan Banggar DPR RI karena ada respon untuk penambahan anggaran. Setelah berdialog dan mengeluhkan kondisi keuangan Sulbar kepada Wakil Ketua Banggar Ahmad Rizki Sadig bersama sejumlah anggota banggar lainnya, maka sinyal untuk penambahan anggaran sesuai kebutuhan Sulbar mulai nampak.

Menurut Wakil Ketua DPRD Hamzah Hapati Hasan, pada dasarnya banggar DPR RI dapat memahami kebutuhan keuangan di Sulbar, apalagi dengan adanya penambahan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah provinsi mulai tahun 2017 seperti pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan sederajat dari pemkab ke pemprov.

"Undang-undang memerintahkan pengalihan kewenangan itu. Tapi, masalahnya tidak dibarengi dengan penambahan anggaran. Jadinya, kami di daerah kesulitan mau mengambil anggaran dari mana. Baik DAK maupun DAU tidak mengalami penambahan, padahal kewenangan pembiayaan bertambah. Untunglah banggar DPR RI bisa memahami dan berjanji untuk menambahkan anggaran sebesar Rp 300 miliar. Mudah-mudahan hal ini bisa terealisasi" jelas Hamzah.

Selanjutnya, tambah Sekretaris Partai Golkar Sulbar, ini, Pemprov Sulbar harus menindaklanjuti melalui jalur komunikasi antareksekutif. Pemprov harus intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat baik kementerian keuangan maupun kementerian dalam negeri.

"Tugas kami sudah kami jalankan melalui jalur komunikasi antaranggota dewan. Dan, sudah ada harapan untuk penambahan anggaran. Kami harap, eksekutif juga bergerak melalui jalur sesama eksekutif agar jalannya semakin mulus untuk mencapai harapan kita semua," kata Hamzah. (aco/mp)

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.