Tuesday, 30 May, 2017 - 19:10

Bank Sulteng Dinilai Belum Layak Dapat Suntikan Dana

MELAYANI NASABAH - Sejumlah nasabah yang terdiri dari bendahara rutin SKPD mengantri di Kantor Bank Sulteng untuk melakukan transaksi, Rabu 29 Juni 2016. (Foto : Dok Metrosulawesi/ Tahmil Burhanudin).

Palu, Metrosulawesi.com - Anggota Komisi II, Erwin Lamporo, mendesak Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, untuk menunda sementara rencana penyertaan modal kepada PT Bank Sulteng tahun 2017. Pasalnya, manajemen bank pelat merah tersebut dinilai masih belum layak mendapatkan suntikan dana.

“Seharusnya dipending dulu sementara rencana penyertaan modalnya, karena manajemen Bank Sulteng masih perlu dilakukan pembenahan,” tegas Erwin diruang kerjanya, Senin, 6 Maret 2017.

Menurut dia, bisnis plan Bank Sulteng juga harus jelas, jangan hanya mengandalkan kredit di sektor konsumtif tetapi juga harus fokus ke sektor produktif, sehingga membantu dalam pembangunan daerah.

Selama ini dirinya melihat belum ada prestasi menonjol yang ditunjukkan Bank Sulteng dalam membantu pemerintah meningkatkan pendapatan daerah. Olehnya, opsi menunda penyertaan modal adalah langkah tepat demi memberi kesempatan kepada Bank Sulteng untuk berbenah.

“Banyak fungsi dan tujuan berdirinya Bank Sulteng, tapi sampai hari ini Bank Sulteng belum memberi kontribusi signifikan bagi daerah,” ujar politisi Hanura ini.

Diakui Erwin, memang ada rencana penyertaan modal kepada tiga perusahan daerah milik Sulawesi Tengah senilai Rp200 miliar lebih sampai 2021. Yakni PT Bank Bank Sulteng, PT Pembangunan Sulteng dan PT Palu Bangun Sulteng. Namun, khususnya Bank Sulteng dia sarankan untuk dilakukan pemantauan ulang sebelum diberikan penyertaan modal.

“Nilai pernyertaan modal tergantung usulan dari Gubernur sedangkan DPRD hanya melakukan pembahasan saja. Tetapi pemerintah juga harus melihat kinerja dari badan usaha milik daerah, jangan sampai sudah diberikan tambahan modal namun kinerja dan manajemen tidak ada perubahan,” ujar Erwin.

Erwin juga mengkritisi sistem pembahasan anggaran di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Tengah yang tidak maksimal. Karena dalam pembahasan, terkadang pemerintah hanya berkomunikasi dengan dua orang anggota saja, padahal anggota Banggar juga berasal dari utusan fraksi-fraksi.

“Kalau bahas anggaran hanya dua sampai tiga orang itu namanya bukan pembahasan, tapi mengobrol. Kedepan sistem anggaran harus dimaksimalkan, utusan frakasi harus dilibatkan secara menyeluruh,” kritisi Erwin.

Dirinya berharap agar pemerintah benar-benar selektif dalam rencanya penyertaan modal yang akan dibuatkan payun hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Kinerja dan bisnis plan dari perusahaan harus jelas dulu agar anggaran yang disalurukan dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tengah.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.