Friday, 18 August, 2017 - 09:19

Bank Sulteng Siap Bayar Rp7,6 M setelah Hasil PK Turun

TUNGGU PK - Kantor pusat Bank Sulteng. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Bank Sulteng mengaku siap membayar denda sebesar Rp 7,6 miliar kepada ahli waris Moend Idris Roe, Chairil Anwar, bila putusan PK (peninjauan kembali) sudah turun.

Bagian Legal Bank Sulteng Muh Rum, mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil dari upaya hukum PK yang ditempuh. Upaya PK tersebut sebagai jawaban atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang memerintahan Bank Sulteng harus membayar ganti rugi sejumlah Rp 2.672.407.500 dan kerugian Immateriil sebesar Rp 5.000.000.000 secara tunai seketika itu.

Meskipun upaya PK yang ditempuh pihak bank daerah tidak dapat menunda kasasi, namun pihak bank berharap agar Pengadilan Negeri dan pihak penggugat mau menunggu dan menghargai upaya hukum yang dilakukan.

“Memang benar kami itu kemarin dipanggil untuk menghadiri aanmaning terkait putusan kasasi yang mengabulkan gugatan daripada si penggugat. Ini adalah aanmaning ketiga kali, aanmaning itu mau sampai 10 kali, mau sampai 20 kali itu tidak ada istilah kesatu, kedua. Apabila tidak diindahkan aanmaning ketiga maka kami akan dieksekusi,” kata Muh Rum, Jumat 12 Mei 2017.

Seharusnya, sejak aanmaning pertama pihak Pengadilan Negeri sudah bisa melakukan sita eksekusi terhadap aset Bank Sulteng jika tidak melaksanakan kasasi untuk membayar denda Rp 7,6 miliar kepada pihak penggugat, namun belum dilakukan hingga saat ini.

Terkait masalah eksekusi dan putusan kasasi agar pihak bank membayar denda, ia menyebut pihaknya bukan tidak punya niat untuk mengindahkan, namun mengingat masih ada upaya hukum luar biasa PK yang ditempuh.

“Semua orang sama di mata hukum. Berarti semua orang dapat memperoleh keadilan hukum, Putusan Kasasi udah turun,  dikarenakan ada upaya hukum yang namanya peninjauan kembali (PK) seperti yang saya tegaskan tolong hargailah. Andaikan tidak ada yang namanya peninjauan kembali silakan, kami akan bayar kok,” ujarnya.

“Tapi kan ada upaya hukum, walaupun sebenarnya upaya hukum peninjauan kembali ini tidak menunda eksekusi, tapi kita ini hidup di Republik Indonesia, kita punya adat istiadat saling menghargai, menghormati.”

Sementara masalah pihaknya yang sudah dipanggil untuk ketiga kalinya, ia menyebut aanmaning sejak pertama hingga kali ketiga bunyi pernyataannya sama saja yakni untuk melaksanakan isi daripada putusan kasasi.

“Tapi kami sampaikan, mohon izin, kami sama di hadapan hukum, semua orang kedudukannya sama mau cari keadilan, jadi tolonglah hargai peninjauan kembali dari kami. Pak Ketua (Ketua Pengadilan) bilang ya sudah, saya terima saran dari pihak Bank Sulteng,” sebut Rum.

Pihak bank tetap ngotot tidak akan membayar denda sesuai putusan kasasi sebelum ada hasil dari PK yang tengah ditempuh.

“Silakan saya (Bank Sulteng) dieksekusi, tapi begitu hasil PK turun dan saya dikabulkan saya tanya pak ketua bisa mintakan barang saya kembali?.”

“Jadi bukan kita nakal, andaikan upaya hukum itu tidak ada kita juga silakan, monggo, welcome. Tapi kan upaya hukum ada meskipun tidak menunda eksekusi tapi paling tidak hargailah upayanya orang,” katanya.

Pihaknya sangat yakin dapat memenangkan kasus tersebut melalui Peninjauan Kembali di Mahkama Agung. “Jika PK-nya ditolak, kami siap (untuk mengganti denda).”

Sementara itu, jika pihak bank harus membayar denda yang dimaksud ia mengaku hal itu tidak akan mempengaruhi bisnis perbankan. Denda yang jumlahnya Rp 7,6 miliar harus dibayarkan pihak Bank Daerah juga tidak akan mengganggu dana nasabah di Bank Daerah itu.

“Masalah hukum dan masalah bisnis itu dipisah. Sempat saya dengar isu kemarin itu Pemkot atau pemda tarik dananya. Itu sebenarnya di luar tupoksinya. Jangankan pemda, nasabah perorangan saja itu punya hak asasi mau taruh dananya dimana, bukan karena terjadi hal-hal seperti ini,” ujarnya.

“Yang namanya perusahaan yang sudah maju itu sudah memperincikan masing-masing tupoksinya. Contoh dana CSR-nya ada, dana gugatan hukum ada. Jangan dikira jika terjadi hal buruk tadi dibayarkan itu pake dana nasabah. Itu tidak. Perusahaan sudah memikirkan hal-hal itu. Itu tidak akan mengganggu,” tandasnya.

Sebelum kasus ini, pihak Bank Sulteng juga pernah membayar denda sebesar Rp 2 miliar kepada nasabah. Dan hal itu sama sekali tidak memengaruhi bisnis perbankan.

Terkait adanya nasabah yang menarik dananya dari Bank Sulteng ia menyebut itu merupakan hal wajar dalam perbankan.

“Anggap saja Pemkot cabut dananya, kami tidak goyang. Masih banyak pemkab-pemkab lain dan dari pihak-pihak lain yang dananya justru dipindahin ke kami,” ujar dia yang didampingi rekannya di Bagian Hukum Remran.

Bank Sulteng juga telah berkonsultasi kepada berbagai pihak, termasuk melaporkan pertanggungjawaban ke Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus itu.

Sebelumnya, Kuasa Hukum pemohon, Muh. Sjafari, SH mengungkapkan tidak ada lagi upaya aanamaning berikutnya untuk menunda pelaksanaan sita eksekusi terhadap aset bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki Bank Sulteng.

“Jika sampai senin pekan depan, pihak Bank Sulteng tidak ada pemberitahuan kepada kami untuk membayar sesuai yang tertuang dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri Palu akan melakukan upaya paksa eksekusi lelang terhadap aset Bank Sulteng senilai kurang lebih Rp 7,6 miliar,” kata Sjafari usai pertemuan aanmaning ketiga di PN Palu.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sutaji,  juga mengatakan tidak ada lagi aanamaning berikutnya dalam kasus Bank Sulteng.

“Jadi kami tinggal menunggu sampai kapan kesepakatan kedua belah pihak, pemohon dan termohon. Kapan pembayaran dilaksanakan. Kami hanya menunggu itu saja,” jelasnya di Palu, Senin, 10 Mei 2017.

Sutaji menjelaskan pihaknya menunggu laporan dari pemohon terkait kesepakatan yang dilakukannya bersama Bank Sulteng.

“Yang akan kami laksanakan yaitu putusan kasasi itu. Kalau perintah pembayaran tidak dilaksanakan, maka akan ada penyitaan. Sita itu berupa sita aset. Makanya kami serahkan kepada pemohon untuk menginventarisir aset Bank Sulteng. Takutnya, nanti kita melaksanakan eksekusi, tahu-tahunya asetnya nggak ada,” jelasnya.
 
Terkait penundaan eksekusi yang diajukan Bank Sulteng, Sutaji mengungkapkan hal itu tidak bisa dilakukan.

“Upaya PK (Peninjauan Kembali) tidak menunda eksekusi. Kan undang-undangnya ngomong seperti itu,” jelasnya.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.