Tuesday, 23 May, 2017 - 17:04

Bappeda Sigi Tolak Bahas RAPBD 2015

Kepala Bappeda Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Nurzain Djaelangkara. (Foto : Ist)

Sigi, Metrosulawesi.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Nurzain Djaelangkara menolak membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015 dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) yang digelar di gedung DPRD Jumat (12/12).

Pasalnya, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran dan tidak pernah mendapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelumnya.

Nurzain menyampaikan, selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi LKPD sebagai dasar untuk menyusun RAPBD tahun 2015. Padahal lembaganya memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan pembangunan, yang bukan hanya sekedar ingin membagi-bagikan uang tampa melihat kebutuhan kongkrit rakyat.

“Saya terus terang tidak akan bertanggung jawab atas RAPBD ini, daripada akhirnya rakyat yang nanti menjadi tumbal,” kata Nurzain dihadapan Pansus DPRD Sigi.

Lebih lanjut Nurzain menjelaskan, sebenarnya Bappeda sangat menginginkan singkronisasi program yang dilakukan oleh seluruh SKPD untuk pencapaian target tahun 2015. Namun pihaknya mengaku tidak pernah mendapat undangan dalam pembasan RAPBD oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), sementara Bappeda sendiri masuk dalam TAPD.

“Lantas apa sebenarnya yang ingin dibahas  dalam pengusulan RAPBD, ini sebenarnya bentuk pelanggaran,” kata Nurzain sebagaimana yang pernah ditegaskan dalam Forkopinda.

Nurzain menilai, selama lima tahun terakhir, hingga kepemimpinan Bupati saat ini rakyat telah dizalimi, banyak program yang tidak terlaksana dengan baik di beberapa tempat, khususnya jalan yang menjadi akses masyarakat kurang menjadi perhatian.

"Kemana semua anggaran yang cukup besar digulirkan untuk membangun fasilitas setiap tahun itu," tanya Nurzain.

Dalam catatan Nurzain, penyusunan RAPBD tahun 2015 banyak indikator pelanggaran yang sudah dilakukan. Selain tidak melibatkan Bappeda sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan di daerahnya,  ia pun tidak bisa menjamin dalam pelaksanaan program dan kegiatan ke depan dapat sinergis antar SKPD.

“Apakah BPKAD mau bertanggungjawab dalam semua ini, sekali lagi saya tidak bertanggung jawab hasil RAPBD tahun 2015 yang dibahas saat ini,” terang Nurzain.

Penolakan Bappeda pun konsisten, hal ini ditunjukan Nurzain dengan memilih untuk tidak hadir dalam Rapat Final Check Pansus yang digelar Sabtu (13/12) malam.

 

Editor : Subandi Arya

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.