Tuesday, 21 November, 2017 - 07:21

Bebas di PN, Kena Enam Tahun di MA

ILUSTRASI - Ekka Pontoh. (Grafis : Reza Arham/ Metrosulawesi)

Petikan Putusan Kasus Sekdakab Parimo Sudah Turun

Palu, Metrosulawesi.com - Sekretaris Kabupaten (Sekdakab) Parigi Moutong (Parimo), Ekka Pontoh divonis enam tahun penjara dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dana proyek perencanaan empat dermaga wisata di Kabupaten Parimo tahun 2013.

Berdasarkan petikan putusan yang diterima Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, bahwa perkara kasasi nomor 2665 K/Pid.Sus/2015 itu diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung (MA) pada Selasa, 16 Agustus 2016 oleh Artidjo Alkostar, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua MA, MS Lumme dan Krisna Harahap, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada MA sebagai anggota.

Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, I Made Sukanada kepada Metrosulawesi, Minggu, 16 Oktober  membenarkan, bahwa pihaknya sudah menerima petikan putusan MA dengan terdakwa Ekka Pontoh pada Selasa, 11 Oktober. Dalam amar petikan putusan MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kemudian MA membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu dengan nomor 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tertanggal 13 Februari 2015. Majelis hakim MA  berpendapat, Ekka Pontoh terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga, terdakwa Ekka Pontoh dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair enam bulan kurungan.

Diketahui, bahwa Sekdakab Parimo Ekka Pontoh itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana proyek perencanaan empat dermaga wisata di Kabupaten Parimo tahun 2013 dengan total anggaran seniai  Rp1,3 miliar lebih. 

Dalam dakwaan JPU menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan empat dermaga wisata itu fiktif. Terdakwa Ekka Pontoh saat itu menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parimo dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sebelumnya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu membebaskan terdakwa Ekka Pontoh dari hukuman. Bahwasanya, Ekka Pontoh tidak terbukti melakukan korupsi sehingga dibebaskan dari semua tuntutan JPU. Terhadap putusan tersebut, JPU mengajukan kasasi. Alhasil, menurut MA, terdakwa Ekka Pontoh terbukti melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan JPU.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.