Saturday, 25 November, 2017 - 04:18

Belasan Ribu Terancam Tak Nyoblos Pada Pilkada Bangkep dan Buol

Muhammad Ramlan Salam. (Foto : Syamsu Rizal/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Ribuan warga di Kabupaten Buol dan Banggai Kepulauan (Bangkep) terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 15 Februari 2017 karena tidak memiliki KTP elektronik (e-KTP).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah Muhammad Ramlan Salam yang dikonfirmasi membenarkan masih banyak warga yang tidak memiliki e-KTP.  Hal itu, kata dia diketahui setelah petugas pemutakhiran data pemilih  (PPDP)  melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ke lapangan, beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, syarat untuk menggunakan hak pilih di bilik suara adalah e-KTP atau surat keterangan (Suket) catatan sipil. Tanpa e-KTP atau surat keterangan, maka jajaran KPU akan mencoret nama dalam daftar pemilih sementara dan tidak bisa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Seperti di Bangkep, dari 79.389 jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran, terdapat 11.803 yang tidak memiliki e-KTP atau sekitar 15 persen,” kata Ramlan Salam dikonfirmasi Metrosulawesi di kantornya, Kamis 10 November 2016.

Jumlah ini, kata dia cukup besar sehingga butuh perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bangkep. Mereka tersebar di 144 desa kelurahan di Banggai Kepulauan. Seperti di Kecamatan Tinangkung dari 10.246 PPDP mendapati sebanyak 1.636 yang belum memiliki e-KTP. Begitu juga di Kecamatan Buko dari 6.979 yang masuk dalam daftar pemilih sementara sebanyak 1.515 di antaranya terancam tidak masuk dalam DPT karena tidak memiliki e-KTP.

Ramlan Salam mengatakan, sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 556/KPU/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 ditegaskan bahwa jika sampai tanggal 4 Desember 2016 tidak memiliki e-KTP, maka tidak akan dimasukkan dalam DPT. KPU setempat akan melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT pada 30 November-6 Desember 2016.

“Oleh karena itu, saya berharap dan mengimbau agar Pemda segera menuntaskan e-KTP paling lambat 29 November 2016. Agar mereka yang belummelakukan perekaman bisa masuk dalam DPT,” imbau Ramlan Salam.

Adapun surat keterangan catatan sipil yang dimaksudkan adalah keterangan bahwa warga yang belum memiliki e-KTP, tapi sudah melakukan perekaman e-KTP. Sebenarnya, kata Ramlan, sudah dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 12 Oktober 2016 antara KPU RI dengan Kemendagri tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Tugas KPU RI.

Sehingga, lanjut Ramlan yang harus dilakukan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera melakukan perekaman terhadap warga yang belum memiliki e-KTP.

“Mudah-mudahan bisa segera selesai,” kata Ramlan.

Sementara itu, sejak Kamis kemarin sampai 19 November 2016 daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran diumumkan di kantor desa dan kelurahan atau lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pengumuman itu dimaksudkan untuk menjaring masukan dan tanggapan dari masyarakat.

“Daftar pemilih sementara itu ditetapkan beberapa waktu lalu. Kalau kemudian ternyata ada yang sudah meninggal dunia atau ada pemilih baru akan diketahui oleh PPS dan akan diperbaiki lagi. Inilah gunanya diumumkan,” katanya.

Adapun masa perbaikan daftar pemilih sementara dijadwalkan 20-24 November 2016 dan direkapitulasi kembali pada 25-27 November 2016 di tingkat PPS.

“Rekapitulasi juga pada tingkat KPU kabupaten. Proses data pemilih ini memang cukup lama untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang punya hak pilih tidak terdaftar di DPT, tapi kalau soal e-KTP itu ranahnya di Pemda,” katanya.

Masalah warga yang tak memiliki e-KTP tidak hanya terjadi di Banggai Kepulauan, tapi di Buol yang juga akan menggelar pilkada 15 Februari 2016. Ribuan warga di Buol juga kedapatan tak memiliki e-KTP.

Misalnya di salah satu kecamatan yang terbanyak pemilihnya yaitu Kecamatan Biau, jumlah pemilih berdasarkan hasil pemutakhiran sebanyak 19.639 orang. Namun 1.055 diantaranya belum memiliki e-KTP. Begitu juga di kecamatan lain seperti Momunu sebanyak 1.346 warga yang belum memiliki e-KTP dari 10.377 pemilih dalam daftar pemilih sementara.

Selanjutnya, kecamatan Biau dari 19.636 pemilih, 1.055 yang tak punya e-KTP, Paleleh (1.090), Paleleh Barat (797), Bukal (936). Begitu juga di Lakea dari 7.505, sebanyak 590 warga kedapatan tak punya e-KTP. Data yang ada di KPU by name by addres bisa dijadikan pegangan bagi yang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menelusuri warga yang belum memiliki e-KTP.

“Di semua  kecamatan di Buol, masih banyak yang tidak memiliki e-KTP. Makanya, kami mengimbau baik Pemda Buol maupun Bangkep agar melengkapi warganya dengan e-KTP agar bisa menggunakan hak suaranya di pilkada 2017,” tegas Ramlan Salam yang Divisi Perencanaan dan Data KPU Sulteng.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.