Tuesday, 26 September, 2017 - 22:46

BI Berharap Bank Sulteng Transparan

Miyono. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kasus Bank Sulteng yang digugat nasabahnya akibat kelalaian menghilangkan surat ukur tanah nasabah diharap tidak berpengaruh negatif. Untuk menghindari ekspektasi negatif masyarakat terhadap pelayanan di bank milik pemerintah daerah itu, Bank Sentral berharap pihak Bank Pemerintah Daerah (BPD) transparan kepada masyarakat atau nasabahnya.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tengah, Miyono, berharap BPD Sulteng bisa segera menyelesaikan kasus gugatan nasabah tersebut. Pihak Bank Sentral berharap kasus ini tidak menimbulkan espektasi negatif masyarakat terhadap perbankan.

“Kita tunggu upaya-upaya yang akan dilakukan oleh BPD Sulteng. Mudah-mudahan ini membawa angin yang baik,” kata Miyono saat ditanya terkait kasus BPD Sulteng, Rabu 8 Maret 2017.

Ia berharap pihak bank daerah bisa transparan dalam penyelesaian kasus ini.

“Mudah-mudahan rekan-rekan kami di BPD (Bank Sulteng) bisa menjelaskan dengan baik ke masyarakat. Hal-hal ini supaya tidak menimbulkan ekspektasi negatif khususnya pada BPD, dijelaskan dengan baik, dengan transparan,” katanya.

OJK Pantau Kasus Bank Sulteng

Setali tiga uang, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berharap sama. OJK Sulteng berharap kasus gugatan nasabah terhadap Bank Sulteng akibat menghilangkan surat ukur tanah itu tidak berpengaruh negatif terhadap perbankan.

“Harap tidak dicampur-adukkan aspek operasional bank dalam konteks penghimpunan dana dan penyaluran kredit karena proses hukum yang berjalan tidak ada kaitannya dengan simpanan atau kredit nasabah eksisting,” ungkap Kepala OJK Sulteng, Syukri A Yunus.

Pihak otoritas juga mengaku terus memantau perkembangan kasus bank daerah itu. Menurut pihak OJK, segala hal yang berhubungan dengan proses Peninjauan Kembali (PK) adalah domain kewenangan manajemen bank, termasuk di dalamnya risiko-risiko yang mungkin timbul.

“OJK menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan mengembalikan kepada mekanisme hukum yang ada sebagaimana aturan ‘Peninjauan Kembali’ sebagai upaya hukum luar biasa yang diajukan tergugat (BPD),” katanya.

“OJK terus memonitor proses hukum yang berjalan,” tandas dia.

Hingga saat ini, Bank Sulteng tidak memenuhi Anmaning (peringatan kepada tergugat agar melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap) yang dilayangkan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 87/Pen.Anm/Pdt.g/2014 tertanggal Selasa, 21 Februari 2017 lalu.

Dalam berita acara tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Palu menyatakan bahwa Putusan Kasasi Nomor 3366 K/PDT/2015 telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga PT. Bank Sulteng diberi waktu delapan hari untuk melaksanakan putusan tersebut.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.