Tuesday, 26 September, 2017 - 17:06

BKD Masih Tunggu Rekomendasi KASN Terkait Polemik Nonjob ASN Tolitoli

Kepala BKD Sulteng, Aries Singi. (Foto :  Michael Simanjuntak/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Polemik penonjoban sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tolitoli belum berujung. Menurut pengakuan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng Aries Singi sampai saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk penyelesaian polemik tersebut.

“Kami sudah menyurat ke KASN, tapi KASN-nya yang belum menindaklanjuti. Sampai sekarang kami belum ada menerima rekomendasi dari KASN, tapi tidak tahu kalau di Tolitoli,” kata Aries saat dihubungi Metrosulawesi, Kamis, 27 April 2017.

Sebelumnya, Aries mengatakan, penonjoban bagi ASN sah-sah saja sepanjang sesuai ketentuan berlaku. Misalnya karena disebabkan adanya perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jadi kalau ada perampingan OPD sah-sah saja ada penonjoban. Tapi kalau ada penonjoban jangan ada promosi, itu tidak rasional. Khusus penonjoban ASN di Tolitoli saya belum tau ada atau tidak disana promosi. Tapi yang pasti itu kewenangan bupatinya karena dia pemakainya,” kata Aries di Kantornya, Senin, 13 Maret 2017.

Secara kelembagaan menurut Aries, BKD Sulteng tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan polemik penonjoban tersebut, sebab penyelesaian ada di KASN.

“BKD Sulteng wakil pemerintah pusat di provinsi, kewajiban kita hanya meneruskan, keputusan akhir ada di KASN,” terangnya.
Seperti diketahui, akibat penonjoban ini, sejumlah ASN Tolitoli mengadukan kebijakan kepala daerahnya dalam penempatan pejabatan ke KASN. Aduan juga itu ditembuskan kepada Gubernur Sulteng H Longki Djanggola.

Dikonfirmasi terkait tembusan aduan itu, Kepala BKD membenarkannya. BKD Sulteng katanya telah meneruskan tembusan itu ke KASN untuk mendapat tindak lanjut yang ditandatangi langsung oleh Gubernur Longki.

“Mereka menyurat ke KASN tapi ditembuskan ke Gubernur Sulteng. Kami sudah teruskan lagi tembusan itu ke KASN untuk mendapat rekomendasi, karena mereka yang akan memutuskan,” ujar Aries.

Namun Aris enggan mengungkapkan isi surat yang dikirim ke KASN berdasarkan tembusan yang diterima gubernur.

“Saya tidak hafal isi surat itu, tapi intinya kami meneruskan isi tembusan untuk mendapat  rekomendasi KASN. Merekalah (KASN) nanti yang mengeluarkan keputusan akhir,” tandas Aries.

Polemik penonjoban di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolitoli berawal pasca pelantikan besar-besaran pada Rabu, (11/1/2017) oleh Bupati Tolitoli Saleh Bantilan, sedikitnya ada 100 lebih pejabat eselon yang dinonjobkan.

Menurut beberapa pejabat yang dinonjobkan itu, mereka akan melakukan langkah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Seratusan pejabat itu tidak memiliki jabatan lagi di struktur Pemda Tolitoli.

"Langkah Pemda Tolitoli melakukan nonjob jabatan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014, tentang aparatur sipil negara," kata salah satu pejabat, Minggu, 15 Januari 2017.

Beberapa poin yang bertentangan yang disebut dalam undang-undang tersebut adalah: membebas tugaskan pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, senioritas, tidak pernah bermasalah dengan hukum, baik itu korupsi maupun hal-hal yang berhubungan dengan pidana lainnya.

Lalu mengangkat pejabat baru tanpa melaksanakan assesmen, senioritas, kelayakan pangkat (DUK) dan ketentuan-ketentuan lain sebagai syarat menduduki jabatan.

Mengangkat pegawai staf nonjob untuk menduduki jabatan baru dan membebastugaskan pejabat lama tanpa alasan yang jelas. Parahnya, Pemda mengangkat beberapa pejabat yang tersangkut masalah hukum dan dalam proses yang belum selesai dan diduga telah menjadi tersangka.

Sekda Tolitoli sebagai pembina pegawai tidak memiliki kepedulian terhadap para pegawai, dengan tidak memberi pertimbangan kepada bupati selaku kepala daerah. Termasuk, sekda selaku Ketua Baperjakat tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola aparatur di lingkungan Pemda Tolitoli.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.