Sunday, 25 February, 2018 - 00:06

BNSP Uji Kelayakan SMKN 2 Palu Menjadi LSP P1

H Kasman. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan full assessment ke SMK Negeri 2 Palu dalam rangka memberikan lisensi layak atau tidak menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1).

“Jadi tidak ada lagi uji kompetensi ke luar daerah, kami sudah bisa sendiri nantinya. Bahkan sekolah-sekolah lain bisa melakukan ujiannya di SMKN 2 Palu,” kata Kepala SMKN 2 Palu, H Kasman di sekolahnya, Jumat, 15 Desember 2017.

Kasman mengungkapkan delapan orang guru SMKN 2 Palu telah lulus sebagai assesor (guru penguji).

“Saat ini tinggal lembaganya (SMKN 2 Palu) lagi yang diuji, apakah lulus atau tidak. Karena ada tiga dokumen yang akan dinilai, kemudian skemanya dan alur assesmentnya.

“Untuk sementara ini ada empat skema diajukan untuk menjadi LSP P1. Pertama, jurusan Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Multimedia dan Usaha Perjalanan Wisata. Tetapi untuk penguji (assesor), tidak bisa menguji siswa jurusannya, harus menguji siswa jurusan lain,” jelasnya.

Sementara  itu, Anggota BNSP yang sekaligus Ketua Tim Full Assessment, Rambun Sumardi mengatakan tujuan kedatangannya mewujudkan SMK sebagai LSP P1. 

“Jika LSP telah terbentuk, tentunya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) tidak ada lagi, kecuali SMK itu belum punya LSP. Maka diharuskan semua SMK membentuk LSP,” katanya.

“LSP lahir dalam rangka memberikan kewenangan kepada SMK melalui BNSP dalam melaksanakan uji kompetensi. Sebenarnya, bukan hanya SMK saja, tetapi seluruh perguruan tinggi dan industri, kewenangannya diberikan kepada LSP P1 maupun P2 dan P3,” ungkapnya.

Kata dia, LSP ini juga mengeluarkan sertifikat kompetensi, tetapi yang melaksanakan ujiannya adalah masing-masing sekolah ataupun perguruan tinggi dan perusahaan industri.

Menurutnya, melahirkan assesor begitu sulit, karena terkait erat dengan pembiayaan. Oleh karena itu, kata dia,  kedepanya mungkin akan ditata kembali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ataupun Pemda yang juga punya kewenangan membantu melahirkan assesor-assesor.

“Saat ini LSP masih tahap penataan di seluruh Indonesia, kemungkinan uji bersama baru mulai Maret 2018. Saya menginginkan lahirnya LSP ini bermutu dan berkualitas. Saya tidak ingin LSP ini lahir hanya sekedar mendapatkan lisensi dari BNSP, namun bagaimana proses ujinya berkualitas, sesuai yang dipersyaratkan,” katanya.


Editor : M Yusuf Bj

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.