Saturday, 22 September, 2018 - 10:08

BPJS-TK Sasar Perusahaan Menengah dan UMKM

Pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK), saat ini menyasar perusahaan yang masih terbilang masuk dalam hitungan menengah dan para pelaku Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) yang ada di Sulawesi Tengah.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu, Muhyiddin mengungkapkan terkait dengan informasi, edukasi dan sosialisasi sekarang ini harus lebih diperkenalkan lagi kepada masyarakat khususnya para perusahaan bersifat menengah maupun UMKM dan UKM. Selain itu,pihaknya juga memberikan pemahaman kepada tenaga honorer dan aparatur desa.

“Itulah yang menjadi salah satu sasaran kita dalam memperkenalkan jaminan untuk para pekerja di industri rumahan. Tetapi, kita memulai identifikasi simpul oragnisasi atau simpul tenaga kerja, informalnya di mana. Ini yang sekarang kita berikan edukasi. Disamping itu, tidak kalah pentingnya tenaga kerja yang bekerja di sektor pemerintah khususnya yang bukan aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer” ungkapkan, Senin (10/9).

Dia juga menerangkan di tahun 2018 ini pihak BPJS-TK mempunyai program akuisisi seluruh aparat desa se Sulawesi Tengah yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Secara regulasi itu sudah ditetapkan dari tingkat pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Ini sementara bergulir terus sebagian besar sudah dalam proses drafting dan persetujuan peraturan bupati tentang kepesertaan aparat desa. Pihaknya tinggal menunggu karena ini masih dalam tahap di beberapa kabupaten di Sulteng.

“Mudah-mudahan tahun ini sudah selesai urusan terkait dengan program ini. Sementara berjalan di beberapa kabupaten di Sulteng. Kita mulainya di awal tahun 2018, tetapi gencarnya selesai lebaran di bulan Juli kemarin seluruh Sekda di setiap kabupaten kita kumpul. Untuk selebaran data angka pastinya belum masuk. Karena harus ditunjang dengan legalstandingnya atau peraturan bupati yang terintegrasi dengan peraturan dan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Menurutnya, BPJS Ketenagakercaan terus meningkatkan kepesertaan informalnya dengan menyasar aparat atau perangkat desa di Sulawesi Tengah. Tahun ini BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh aparat desa sudah terlindungi dengan dua progran mereka yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Perangkat desa merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai penyelenggara negara dan termasuk sektor penerima upah, yakni sistem pemberian gajinya dianggarkan dalam APBD di setiap kabupaten.

“Karena itu, perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan seharusnya dapat dianggarkan melalui APBD. Para perangkat desa ini nantinya iuran mereka akan disesuaikan dengan upah minimun daerahnya dengan kisaran Rp.10.000 sampai Rp.12.000, namun sebelumnya akan diperkuat dalam payung hukum seperti apa pelaksanaan penarikan iuran dan lainnya” ujarnya
 
Dia katakan bagi aparat desa dan perangkatnya, iuranya nanti akan diambil dari anggaran desa pada pembayaran gaji mereka dan penghasilan tetap yang menjadi iuran program jaminan ketenagakerjaan yang diatur dalam payung hukumya, adapun rincianya iuranya yaitu 6,24 persen, terdiri atas 4,24 persen dari dana pemberi kerja dan 2 persen dari penghasilan tetap setiap bulannya.

“Alokasi ini bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap aparat desa dan perangkatnya menyangkut perlindungan dan kesejahteraan. Dalam kesempatan yang sama mengatakan, perangkat desa masuk kategori tenaga kerja yang berhak mendapat perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan, sesuai ketentuan UU No.40 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” pungkasnya.


Editor: Pataruddin