Sunday, 22 April, 2018 - 03:40

BPOM Palu: Tolak Distributor Obat Perorangan, Cegah Masuknya PCC di Sarana Resmi

Safriansyah. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - (BPOM) Palu lebih memperketat pengawasan di sejumlah sarana resmi di Kota Palu untuk mengantisipasi menyebaran pil Paracetamol, Cafein, dan Carisoprodol (PCC).

Kepala BPOM Palu, Safriansyah mengungkapkan informasi dari pengedar PCC yang ditangkap sangat dibutuhkan untuk menelusuri jejak pemasok dan peredarannya.

“Tentunya kita akan lebih ketat lagi pengawasannya di toko obat, klinik, apotek jangan sampai dimasuki mereka ini. Kami juga terus mengigatkan kepada sarana-sarana distribusi dan pelayanan pemerintah maupun swasta, agar tetap konsisten untuk tidak menerima obat-obat yang ditawarkan secara perorangan,” kata Sarfriansyah di kantornya, Selasa, 14 November 2017.

Safriansyah mengingatkan untuk tidak menerima obat dari perusahaan yang tidak jelas keberadaannya.

“Karena sesuai aturan, tempat penjualan resmi itu harus membeli obat-obat dari perusahaan resmi, dan harus ada bukti dokumen surat serta bukti sumber yang jelas dari perusahaan yang menjualkan obat,” jelasnya.

Safriansyah mengaku selama ini pihaknya terus melakukan insentifikasi pengawasan obat-obat yang disalahgunakan (ilegal), salah satunya jenis obat PCC ini. Tentunya, fokus pengawasan BPOM sesuai kewenangan dan kapasitasnya, yakni pengawasan pada sarana distribusi resmi dan pelayanan obat.

“Selama ini, kami meningkatkan presentase cakupan pengawasan kita dari 28 persen menjadi 35 persen. Tetapi dalam hal kejadian diluar sarana resmi, itu bukan kewenangan kami lagi,” katanya.

Dalam UU, kata Safriansyah, yang berhak melakukan penyelidikan adalah kepolisian. BPOM tidak bisa melakukan penyelidikan. Maka kami sangat berharap berkerjasama penuh dengan kepolisian dan BNN untuk mendukung pemberantasan obat PCC ini,” katanya.

“Kalau peredaran dilakukan perorangan dan ditempat hiburan serta lainnya, itu penindakannya diluar kewenangan kami. Meskipun kami juga telah melatih petugas-petugas di kabupaten/kota, namun kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi dan pelayanan obat tetap dilakukan,” ujarnya.

Safriansyah mengatakan sumber daya manusia BPOM Palu sangat terbatas dalam menjangkau seluruh kabupaten kota dalam pengawasan obat tersebut. Tanpa dukungan Dinkes, petugas BPOM yang terlatih tidak akan efektif menjalankan tugasnya.

“Kapasitas petugas kami sangat terbatas untuk menjangkau kabupaten kota tanpa kerjasama dengan Dinkes dan stekholder lainya termasuk BNN dan Kepolisian. Maka diharapkan kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik,” ungkapnya.

Tags: