Thursday, 20 September, 2018 - 20:45

BPOM Tambah Cabang di Sulteng

Safriansyah. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Guna memaksimalkan pengawasan produk-produk pangan, obat dan kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan menambah kantor cabang di Sulteng. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palu Safriansyah, Senin, 9 Juli 2018.

“Tahun ini telah direstui, BPOM akan hadir di kabupaten/kota sebanyak 40 wilayah se Indonesia. Kita di Sulteng mendapat satu penambahan kantor cabang di Luwuk, Kabupaten Banggai,” ujarnya.

Safriansyah menjelaskan, BPOM Luwuk akan membawahi empat wilayah yakni Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Tojo Unauna. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait guna mempercepat proses penambahan kantor cabang tersebut.

“Kami sudah melaporkan persetujuan penambahan kantor cabang baru dari Menpan ke pak bupati dan Sekda. Kita berharap segera berproses agar kantor cabang BPOM Luwuk bisa secepatnya beroperasi,” jelas Safriansyah.

Untuk tahap awal, BPOM Palu akan menempatkan beberapa tim pengawasnya ke BPOM Luwuk. Adapun untuk pemerintah kabupaten diharapkan mendukung penyediaan lahan dan gedung kantor sementara waktu.

“Pemkab memang sudah bersedia memberi lahan tapi sementara waktu kita akan menyewa tempat agar bulan ini sudah mulai beroperasi,” tutur Kepala BPOM.

Safriansyah menambahkan pengajuan anggaran pembangunan gedung BPOM Luwuk akan dilakukan pada 2019 mendatang. Saat anggaran nantinya telah dikucurkan, dipastikan pembangunan gedung kantor langsung dimulai.

Dengan hadirnya BPOM Luwuk tersebut,  pengawasan produk-produk pangan dan kosmetik yang selama ini terbeban penuh ke BPOM Palu akan terbantu. Adapun kabupaten lainnya tetap akan menjadi perhatian BPOM. 

Pengawasan dan pemberantasan penyalahgunaan obat dan makanan terlarang sendiri menjadi salah satu fokus utama oleh Pemerintah pusat dan ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui instansi terkait.

“Antara Pemerintah pusat dan kabupaten/kota harus saling berkoordinasi dalam pengawasan produk-produk pangan,” tandas Safriansyah.  

 

Editor: M Yusuf Bj

Tags: