Thursday, 16 August, 2018 - 20:04

Bumil Keluhkan Keputusan BPJS Kesehatan Tidak Menanggung Biaya Persalinan

RUANG TUNGGU - Sejumlah pasien saat antri memeriksakan kesehatan di RSUD Undata Sulteng, Senin, 6 Agustus 2018. (Foto: Moh Fadel/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum lama ini telah mencabut atau tidak menjamin dan menanggung tiga pelayanan kesehatan, yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Menanggapi hal itu, sejumlah ibu hamil (bumil) di Kota Palu mengeluhkan keputusan BPJS tersebut.

Salah satu ibu hamil yang sedang memeriksa kesehatan kandunganya di RSUD Undata Sulteng, Pudji mengatakan, keputusan BPJS kesehatan yang mencabut tiga pelayanan kesehatan, utamanya persalinan bayi menurutnya sangat menambah beban masyarakat. 

“Saya juga baru baca beritanya melalui media sosial, bahwa biaya melahirkan sudah tidak ditangung BPJS Kesehatan, kami sebagai masyarakat biasa sangat merasa terbebani, bagi masyarakat yang mampu mungkin tidak menjadi masalah, tetapi  yang tidak mampu merasa tambah susah. Karena biaya persalinan cukup mahal,” kata Pudji di ruang tunggu Poli Kandungan RSUD Undata Sulteng, Senin, 6 Agustus 2018. 

Pudji berharap kepada pemerintah agar pembiayaan persalinan oleh BPJS Kesehatan tidak dicabut. 

“Mungkin biaya lain bisa, tetapi biaya persalinan ini jangan, karena ini masalah nyawa seorang ibu hamil yang melahirkan anaknya,” tegasnya. 

“Tanpa bantuan dari dokter, proses melahirkan tidak akan berjalan baik. Olehnya kami meminta pemerintah agar mempertimbangkan dan memperhatikan warga yang kurang mampu, utamanya kepada ibu-ibu hamil,” ujarnya.

Pudji mengaku saat ini masih menggunakan BPJS Kesehatan untuk memeriksakan kesehatan kandungannya, karena saat ini RSUD Undata Sulteng masih melayani. 

“Tetapi untuk kedepanya kami belum tahu, apakah bisa dilayani atau tidak,” katanya. 

Ibu hamil lainya Fitri mengaku belum mengetahui atas pencabutan biaya persalinan dari BPJS Kesehatan, karena dirinya baru menjadi peserta BPJS kesehatan. 

“Namun jika tidak dilayani lagi BPJS kesehatan untuk persalinan, saya merasa ini sangat membebani masyarakat kurang mampu, karena harapan masyarakat untuk menambah biaya persalinan itu dari BPJS kesehatan. Jika tidak ada tambahan biaya, mau dicari dimana tambahnya, sementara dana persilanan cukup besar, tentunya ini dapat menjadi masalah bagi ibu-ibu hamil,” ujarnya. 

Fitri berharap pemerintah dapat memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, karena percuma saja masyarakat membayar setiap bulan ke BPJS kesehatan, tetapi semua layanan kesehatan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.  

 

Editor: M Yusuf Bj