Sunday, 17 December, 2017 - 16:11

Bupati Buol Sampaikan PPAS 2016

Rapat Paripurna DPRD Buol. (Foto : Agus Rioeh)

Buol, Metrosulawesi.com - Wakil Bupati Buol Syamsuddin Koloi mewakili bupati telah menyampaikan pidato pengantar nota kebijakan umum APBD (KUA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2016, di depan rapat Paripurna DPRD Buol.

Dalam rapat Paripurna DPRD Buol yang  dihadiri 18 orang anggota DPRD dari 25 anggota, Senin (19/10/2015) lalu. Ketua DPRD Buol Lely Yuliawati yang didampingi Wakil Ketua I Ahmad Koloi, Wakil Ketua II M.Nasir DJ Daimaroto mengatakan, bahwa pada kegiatan pembahasan kali ini akan dibagi dalam tiga tahapan. Yaitu pertama, pembahasan KUA. PPAS, kedua pembahasan perhitungan APBD 2016 dan yang ketiga pembahasan anggaran tahun anggaran 2016.

Bupati Buol dalam pidato pengantar nota kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2016 mengatakan, bahwa dalam pembahasan nantinya hendaknya mengacu pada ketentuan sistem pengelolaan keuangan daerah, yang telah menjabarkan aturan pokok.

Sebagaimana diamanatkan oleh UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah ditindak lanjuti melalui Permendagri nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta Permendagri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2016, serta Perpub buol nomor 22 tahun 2015 tentang rencana kerja pembangunan daerah tahun 2016.

Bupati Buol juga mengatakan, bahwa rencana kerja pembangunan daerah RKPD tahun 2016 diharapkan melangkah, sesuai koridor dan konsistensi pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pada program-program unggulan yang menjadi prioritas daerah.

Sehingga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian prioritas maupun sasaran pembangunan dapat terjamin. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2016 menjadi landasan penyusunan kebijakan umum anggaran APBD (KUA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Adapun kebijakan umum APBD (KUA), memuat kondisi ekonomi makro daerah, sehingga perkiraan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaian program yang dilaksanakan Pemda bertujuan memberikan arah bagi pelaksanaan program kegiatan pembangunan.

Disamping memberikan gambaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada APBD, serta sebagai evaluasi kinerja keuangan daerah pada akhir tahun anggaran, dan beberapa target serta pedoman terhadap kinerja akan datang.

juga mengatakan, kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara Tahun 2016 berharap, agar pembahasannya antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan panitia anggaran DPRD berjalan dengan lancer. Sehingga penetapan nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUPA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS-P) tahun 2016 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Kepala Bappeda–PM Kabupaten Buol Muzakir Pantas, Selasa (20/10/2015) kepada Metro Sulawesi mengatakan, asumsi kebijakan pendapatan daerah APBD tahun 2016 Rp. 759.412.737.890.55, atau naik sebesar Rp. 82.249.227.030.00, ( 12,15 % ) dari penetapan APBD tahun 2015.

Potensi pendapatan daerah tersebut meliputi PAD tahun 2016 sebesar Rp. 39.632.815.414.55, diperkirakan naik sebesar Rp. 9.900.464.739.00, atau naik 33,30 % dari tahun 2015. Sedangkan dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp. 624.973.632.580.00, terjadi kenaikan sebesar Rp. 51.081.595.580.00, naik 8,90 % dari tahun sebelumnya.

Sementara, lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan Rp. 94.806.289.896.00, naik Rp. 21.267.166.711.00, atau naik 28,92 % dari tahun sebelumnya.

Belanja daerah tahun 2016 diproyeksikan Rp. 759.412.737.890.55, atau naik Rp. 58.583.355.716.79, atau naik 8,36 % dari tahun sebelumnya, kebijakan belanja meliputi belanja tidak langsung dengan proporsi dari total belanja 54,58 % atau sebesar Rp. 414.458.434.949.62, belanja langsung dengan proporsi 45,42 % dari total belanja sebesar Rp. 344.954.302.940.93.

Sehingga nantinya kebijakan pembiayaan daerah pada APBD tahun 2016 dapat diproyeksikan. Yaitu penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 10.477.958.409.19, dan pengeluaran diproyeksikan sama dengan penerimaan.

Sehubungan dengan kebijakan  umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut, dipastikan akan berdampak pada pagu belanja SKPD. Sehingga perlu dilakukan penentuan pagu indikatif SKPD dalam prioritas dan plafon anggaran.

Sementara penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara TA.2016 yang dapat dijadikan sebagai dokumen kebijakan dan dapat pula dijadikan acuan bagi setiap SKPD dalam menentukan batas maksimal anggaran, untuk alokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan antara pemerintah dan pemerintahan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dimana pada pasal 7 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa ada 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

“Yaitu urusan yang secara nyata ada di daerah yang berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah,” tutup Muzakir Pantas.


Editor : Subandi Arya

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.