Tuesday, 30 May, 2017 - 19:10

Bupati Dilarang Tahan Dana Desa

ILUSTRASI - Dana desa. (Grafis : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa secara tegas melarang bupati memperlambat pencairan dana desa.

Hal itu ditegaskan Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Sulawesi Tengah, Puji Raharjo, menanggapi adanya keluhan kepala desa yang harus berurusan dengan bupati karena pencairan dana desa diperlambat.

Menurut Puji, batas terlama dana desa berada di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) maksimal tujuh hari, setelah itu harus dikirim segera ke Rekening Kas Desa (RKD). Hal itu dimaksudkan agar serapan anggarannya segera dirasakan masyarakat.

“Dana desa tidak bisa dipakai untuk menekan kepala desa karena peruntukan dan aturannya sudah jelas. Jadi kalau ada bupati yang menahan dana desa oleh sebab yang tidak jelas, maka itu melanggar PMK nomor 49 tahun 2016,” ujarnya.

Kata dia, dalam pencairannya, Kepala Desa cukup memasukkan rencana kerja anggaran untuk pencairan dana desa tahap awal sebesar 60 persen di bulan April. Pencairan tahap kedua di bulan Agustus, pihak desa cukup memasukkan laporan realisasi tahap pertama dan tidak wajib disertakan dengan bukti administrasi semacam kwitansi dan jenis lainnya.

“Jika tahap pertama laporannya sudah jelas, maka tidak ada alasan bagi Bupati untuk menahan dana desa. Jika kemudian dipermasalahkan bukti kwitansi itu tidak bisa dijadikan alasan. Karena proses audit setelah anggaran tahap dua cair dan direalisasikan,” tegasnya.

Kalaupun terdapat desa yang tidak bisa mencairkan dana desanya, itu disebabkan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam perundang-undangan, semisal terdapat perbuatan pidana atau hal semacamnya.

“Klasifikasi dana desa tidak cair semua tertuang dalam PMK Nomor 49 Tahun 2016. Olehnya pemerintah desa juga diharapkan menggunakan dana desa sesuai peruntukannya, yakni persentase program pemberdayaan lebih besar dibanding pembangunan,” jelas Puji.

Untuk tahun 2017 ini, Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp1,4 triliun guna disalurkan ke 1.842 desa yang tersebar di 12 kabupaten. jumlah itu mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding Dana Desa tahun 2016 yang hanya sebesar Rp1,1 triliun lebih.


Editor : M Yusuf BJ

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.