Friday, 20 April, 2018 - 22:43

Bupati Donggala Digugat ke PTUN Terkait Pemecatan Kades Towale

GUGAT BUPATI - Kades Towale, Arjun Sinanang didampingi oleh kedua kuasa hukumnya usai sidang perdana di PTUN Palu pada Selasa, 27 Maret. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Desa (Kades) Towale (non aktif), Arjun Sinanang (pengugat) gugat Bupati Donggala (tergugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu terkait keputusan Bupati Donggala Kasman Lassa Nomor 188.45/0589/DPMD/2017 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Towale dan Pengangkatan Penjabat Kadea Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala tertanggal 11 Desember 2017. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Baso Patamangi dan Sjaifuddin Syam selaku kuasa hukum penggugat kepada Metrosulawesi usai sidang pembacaan gugatan di PTUN Palu, Selasa, 27 Maret 2018.

Baso Patamangi mengatakan, pihaknya mengajukan gugatan terhadap Bupati Donggala karena keputusan Nomor 188.45/0589/DPMD/2017 tentang pemberhentian sementara Kades Towale dan pengangkatan penjabat Kades Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala tertanggal 11 Desember 2017. Pasalnya, keputusan pemberhentian sementara terhadap penggugat sebagai Kades Towale itu tidak beralasan hukum karena penggugat selama menjabat Kades Towale telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dan tidak ada perbuatan melanggar sebagai Kades serta sampai sekarang penggugat tidak ada melanggar hukum. Justru selama pengguhat menjabat Kades Towale, Desa Towale mendapat sertifikat penghargaan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Donggala bersama tim inovasi Kabupaten Donggala karena masuk dalam bursa desa inovasi tahun 2017. 

Ironisnya, kata Baso, tidak lama setelah mendapat penghargaan tersebut, tergugat menerbitkan keputusan pemberhentikan sementara terhadap penggugat sebagai Kades dan mengangkat penjabat Kades baru.

Baso menuturkan, bahwa penggugat merasa rugi karena hilangnya jabatan Kades yang notabene merupakan pemenang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 19 Desember 2015 dan diangkat/disahkan sebagai Kades oleh Bupati pada 28 Desember 2015 sebagai Kades Towale periode 2015-2021 sebagaimana tertuang dalam keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/ 0716/DPMD/2015 tentang pemberhentian pejabat Kades dan pengangkatan Kades Towale terpilih periode 2015-2021.

Ia mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa pemberhentian sementara sebagai Kades terhadap penggugat karena meresahkan masyarakat dan menghadap masalah hukum. Kalau itu alasannya, tentunya sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali. Apabila alasannya demikian berarti itu hanya menunjukan perbuatan atau tindakan diktator atau sewenang-wenang oleh tergugat.

Ironisnya lagi, penggugat tidak diberikan/disampaikan dan atau menerima keputusan bupati tentang pemberhentian sementara terhadap dirinya. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 10 ayat 2 Permendagri Nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kades. Kemudian keputusan itu juga tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Donggala Nomor 2 tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kades.

"Untuk kepentingan upaya hukum, kami mencari sendiri keputusan tersebut," ujarnya.

Baso mengatakan, dalam gugatan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, menyatakan batal dan tidak sah keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0589/DPMD/2017 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Towale dan pengangkatan penjabat Kades Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala tertanggal 11 Desember 2017. 

Mewajiban tergugat untuk mencabut keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0589/DPMD/2017 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Towale dan Pengangkatan Penjabat Kadea Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala tertanggal 11 Desember 2017. 

Selain itu, mohon kepada Majelis Hakim menyatakan tergugat merehabilitasi dan mengembalikan nama baik, kedudukan serta harkat dan martabat serta hak-hak penggugat sebagai Kades Towale periode 2015-2021, serta menghukum tergugat untuk membayar uang paksa senilai Rp1 juta.

"Kiranya semua permohonan yang kami masukan dalam gugatan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim," imbuhnya.     

 

Editor: Udin Salim