Sunday, 25 June, 2017 - 02:55

Bupati Donggala Pertemukan Dua Forum Pemekaran Daerah

Bupati Donggala, Kasman Lassa. (Foto : Dok MS)

Palu, Metrosulawesi.com - Bupati Donggala, Sulawesi Tengah, Kasman Lassa mempertemukan dua forum pembentukan daerah otonom baru di daerah itu yakni Forum Pembentukan Donggala Utara dengan Forum Pantai Barat di Kantor Bupati Donggala di Banawa, Rabu (15/4).

Pertemuan yang dipimpin Bupati Kasman Lassa tersebut berlangsung hingga sore dan dihadiri Ketua Forum Donggala Utara Hamdjan Landolo bersama jajarannya dan Ketua Forum Pantai Barat Maulidin Labalo bersama pengurusnya.

Kasman Lassa mengatakan pertemuan tersebut penting dilakukan karena sebelum Donggala Utara ingin membentuk daerah otonom sendiri, lebih dulu Pantai Barat berjuang namun hingga kini belum dapat diwujudkan.

Sementara itu dua wilayah tersebut masing-masing berada di bagian utara Kabupaten Donggala, namun Donggala Utara terdiri dari lima kecamatan membentuk persatuan sendiri ingin menjadi daerah otonom baru.

Menurut Kasman, dirinya belum mau menandatangani surat keputusan persetujuan pembentukan Donggala Utara karena Pantai Barat sudah terdaftar di Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sejak awal 2005.

Kasman meminta dua forum tersebut membicarakan upaya penyelesaian pembentukan daerah otonom tersebut.

Kasman mengatakan dirinya siap menandatangani dua usul sekaligus yakni Pantai Barat dan Donggala Utara jika memang itu kesepakatan kedua forum tersebut.

Sementara itu Ketua Forum Donggala Utara Hamdjan Landolo mengatakan masyarakat Donggala Utara menarik diri dari wilayah Pantai Barat karena wilayah tersebut tidak bisa dimekarkan mengingat wilayahnya lebih luas dari daerah induk.

Forum Donggala Utara mengusulkan mereka tetap berjuang dengan menggunakan Forum Donggala Utara karena seluruh dokumen kajian sudah rampung bahkan sudah didaftarkan di Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Hamdjan, jika Forum Pantai Barat ingin tetap melanjutkan rencana semula sebaiknya mengubah dokumen yang ada karena dokumen tersebut tidak sesuai lagi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu Ketua Forum Pantai Barat Maulidin Labalo mengatakan Forum Pantai Barat menyerahkan keputusan tersebut kepada Bupati.


Sumber : Antara

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.