Tuesday, 22 May, 2018 - 04:28

Camat Tak Boleh Foto Bersama Paslon

KOMPAK - Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Sulteng Faizal Mang foto bersama para camat usai Rapat Koordinasi Pembinaan Aparatur Kecamatan pada Jumat, 11 Mei 2018. (Foto: Humas Pemprov)

Palu, Metrosulawesi.com - Camat se-Sulawesi Tengah berkumpul di Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Sulteng guna mengikuti Rapat Koordinasi Pembinaan Aparatur Kecamatan pada Jumat, 11 Mei 2018. Gubernur yang diwakili Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Sulteng Faizal Mang mengapresiasi kehadiran para camat yang datang dari berbagai kabupaten ke Kota Palu untuk mengikuti rapat tersebut.

Faisal dalam kesempatan ini mengingatkan agar para camat bisa menjaga netralitasnya dalam pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah, legislatif dan Presiden. Camat diimbau agar tidak berpihak kepada salah satu Pasangan calon (Paslon), bahkan hanya untuk sekedar foto bersama harus dihindari.

“Dalam Pemilukada netralitas ASN telah diberi surat edaran dari Menpan, bahkan di dalam jabarannya harus dilaksanakan, sampai dengan foto bersama dengan salah satu Paslon tidak diperbolehkan. Begitu pula dengan pak camat karena itu dianggap mendukung. Demikian juga pada Pemilu legislatif dan Presiden, camat harus netral,” ujar Faisal.

Dia mengatakan bahwa kecamatan adalah salah satu organisasi perangkat daerah penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota. Tujuannya dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaran pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain camat sebagai pimpinan, dapat mengambil peran semua urusan pemerintahan di wilayahnya.

“Dalam pelaksanaan tugasnya camat mendapatkan delegasi kewenangan dari bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian tugas otonomi daerah dan tugas atributif. Pelaksanaan ini sesuai dengan karakteristik kecamatan dan atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan yang meliputi bidang perizinan dan non perizinan,” katanya.

Oleh karenanya, Faizal mengharapkan agar kecamatan menjadi agen penyelenggara pelayanan prima bagi masyarakat. Disamping juga mengawasi segala bentuk pemerintahan di wilayahnya termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Faisal menambahkan, camat juga memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang prinsipnya menjadi tugas Presiden, yaitu terkait dengan pemeliharaan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk itu ia berpesan agar camat dapat memahami serta tanggap dengan berbagai permasalahan dan kendala yang ada di lapangan. Diharapkan juga untuk tetap memberikan pelayanan terbaiknya kepada masayarakat.

“Semua itu bermuara kepada tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas, dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing,” tandas Faisal.


Editor: M Yusuf Bj