Sunday, 22 October, 2017 - 20:04

Capaian dan Rencana Kerja Pemprov Sulteng (3)

KONFERENSI PERS - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah Ardiansyah Lamasituju (kanan) pada pemaparan capaian dan rencana kerja 2017 di Kantor Gubernur Sulteng. (Foto : Syamsu Rizal/ Metrosulawesi)

Ribuan Guru SD Dikuliahkan ke UT dan Untad

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah Ardiansyah Lamasituju mengungkapkan sejumlah capaian sekaligus persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di daerah ini. Salah satunya mengenai kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Sampai saat ini, masih banyak guru yang belum mengantongi ijazah strata satu (S1) yakni sebanyak 21.730 guru dan terbanyak guru SD yakni 4.635 orang. Mengatasi masalah kualitas tenaga pendidik tersebut, maka pemerintah daerah memberikan fasilitas kepada guru-guru dengan dikuliahkan untuk peningkatan kualifikasi guru.

“Oleh karena itu, salah satu upaya yang kita lakukan adalah mereka dikuliahkan. Saat ini sekitar 2.600 guru SD dikuliahkan ke Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Tadulako (Untad) Palu. Mereka harus disekolahkan karena syarat untuk mengajar harus berpendidikan minimal strata satu,” kata Ardiansyah Lamasituju pada kegiatan publikasi capaian kinerja dan rencana kerja Pemprov Sulteng 2017.

Acara itu dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulteng selama dua hari yakni 6-7 Desember 2016. Ardiansyah Lamasituju mengatakan, dari 2.600 guru yang dikuliahkan dengan APBD dan APBN tersebut, beberapa di antaranya dalam masa penyelesaian study.

“Ada yang sudah akan selesai kuliahnya. Ini untuk peningkatan kualifikasi guru kita di Sulawesi Tengah,” kata Ardiansyah Lamasituju dalam paparannya.

Meski masih banyak yang belum S1, namun secara keseluruhan dari jenjang pendidikan TK sampai SMA/ sederajat, persentase guru yang sudah S1 lebih banyak yakni 61,92 persen. Bahkan yang sudah mencapai jenjang pendidikan S2 sebanyak 1.585 dan S3 sudah ada 6 orang. “Tapi ada juga kepala sekolah yang sudah memasuki masa pensiun, dipaksa pun tidak mau lagi kuliah,” katanya.

Selain menyekolahkan guru ke perguruan tinggi, upaya lain yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik adalah dengan alih fungsi PNS. Sebab, penerimaan guru PNS sangat terbatas sementara beberapa sekolah kekurangan guru bidang keahlian.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah ke depan juga akan berupaya meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dia mengemukakan, beberapa waktu lalu Sulawesi Tengah mendapat penghargaan dari kementerian dalam bidang pengembangan PAUD. Pasalnya, program ‘Satu Desa, Satu PAUD’ dianggap telah mendorong berkembangnya PAUD di daerah ini.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, angka partisipasi kasar (APK) PAUD tahun 2016 di Sulawesi Tengah mencapai 79,63 dan pada akhir periode RPJMD 80,36.

Hal ini, kata dia tidak terlepas dari strategi yang diterapkan, salah satunya dengan mengerahkan PKK dari tingkat provinsi sampai ke desa. Sarjana di desa-desa diminta menjadi guru di PAUD. Meski dengan upah yang sangat minim, namun mereka bersemangat karena masih tumbuhnya semangat gotong royong di masyarakat desa.

“Strategi ini sangat efektif, bahkan Bunda PAUD Sulteng Ibu Zalzulmida Djanggola mendapat undangan resmi ke Washington untuk memaparkan program ini,” kata Ardiansyah Lamasituju.

Meski demikian, masih ada kendala pengembangan PAUD di daerah ini. Dia mencontohkan soal anggaran. Tak heran jika masih ada guru PAUD yang dibayar dengan upah Rp 50 ribu per bulan.

“Apakah cukup, tentu saja tidak karena beli pulsa saja sudah habis. Ada juga sampai tiga bulan baru dibayar,” katanya.

Tenaga pendidik di PAUD juga masih minim yang memiliki latar belakang pendidikan PAUD. Masalah ini, kata dia tidak hanya di Sulteng, tapi juga di daerah lain. Dia berharap, pemerintah kabupaten kota ke depan memberikan perhatian terhadap PAUD, misalnya, melalui pelatihan-pelatihan guru PAUD.

Program lainnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terus didorong adalah percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Selain itu, percepatan pembangunan pendidikan menengah universal, penyelenggaraan pendidikan khuhus dan layanan khusus. Selanjutnya, peningkatan penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal, serta peningkatan pengelolaan kebudayaan.

Dengan berbagai sasaran tersebut, kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah diharapkan terus meningkat. Selain itu, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) di semua jenjang pendidikan diharapkan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Begitu juga jumlah siswa putus sekolah bisa ditekan.

Tahun 2015, jumlah siswa yang putus sekolah di Sulawesi Tengah mencapai 1,546 tingkat SD, 803 (SMP), 425 (SMA) dan 747 (SMK). Angka ini telah turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2014 jumlah siswa SD putus sekolah 3,403, SMP (1,165), SMA (1,449), dan SMK (1,071).

Dengan menekan angka putus sekolah maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Tengah bisa naik peringkat. Sebab, kata Ardiansyah Lamasituju, salah satu pemicu IPM Sulteng pada tahun 2014 di urutan ke 25 nasional adalah karena angka putus sekolah. (habis)

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.