Sunday, 22 April, 2018 - 01:27

Cegah Radikalisme Melalui Pendekatan Damai

Suasana workhsop penyampaian materi oleh narasumber. (Foto : Ryan Darmawan/ Metrosulawesi)

Poso, Metrosulawesi.com - Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS) Kabupaten Poso menggelar workshop dengan tema “Membangun Sinergi Bagi Pemangku Kepentingan Multi untuk Memperkuat Rehabilitasi dan Reintegrasi Melawan Aktor Kekerasan Ekterimis di Masyarakat,” Kamis 30 November 2017.

Dalam kegiatan ini hadir sebagai pemateri Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Poso, Fuad Amhar, Ketua III STAI Poso, Ibrahim Ismail, Ustad Hasanudin yang merupakan mantan Napiter Poso dan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Amanatul Umah. Selain itu turut dihadiri Kanit Binluh Sat Binmas Polres Poso, Bripka I Nyoman Narka dan Kasie Binmas Kristen Depag Poso, Risnoni serta dua puluh lima tamu undangan.

Budiman Maliki direktur LMPS Poso mengatakan, giat ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh LPMS Poso bersama Global Center On Coperative Security dalam mendukung program reintegrasi dari napiter Poso serta pencegahan radikalisme di masyarakat.

“Kami ingin memperkuat kolaborasi masyarakat sipil untuk mendukung proses reintegrasi dan rehabilitasi. Dengan maraknya isu teror yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Semoga giat ini dapat lebih memberikan manfaat lebih bagi kita semua demi kedamaian di tanah Poso,” ungkap Budiman Maliki.

Kata Budiman, tujuan dari kegiatan ini untuk mendorong kolaborasi di kalangan kelompok masyarakat sipil dan pemerintah dalam upaya mencegah aksi-aksi radikalisme dengan melalui pendekatan dengan damai.

LPMS berharap hasil dari workhsop nanti akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa dijadikan pedoman konsep oleh semua pihak baik pemerintah daerah, aparat keamanan, kelompok masyarakat sipil, keagamaan, LSM dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran radikalisme.

Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Poso, Fuad Amhar menyampaikan, jika pihak Dinas Sosial dalam melakukan reintegrasi sosial tidak boleh lari dari visi misi Pemda Poso dalam proses penanganan kesejahteraan sosial.

Terkait rehabilitasi sosial dengan napiter, pihak Dinsos kata Fuad akan mengubah persepsinya soal pandangan terhadap masyarakat dan sebaliknya. Sehingga ada terjadi perubahan sikap dan perilaku dari mantan napiter menuju hal-hal yang positif.

“Diperlukan persamaan persepsi terkait pemahaman antar seluruh stakeholder sehingga proses reintegrasi dapat berjalan dengan baik,” ujar Fuad.

Fuad menambahkan, Dinsos Poso juga terus melakukan koordinasi dengan pihak LPMS Poso bersama pihak terkait lainnya dalam melakukan penjaringan serta reintegrasi sosial di masyarakat secara khusus kepada mantan napiter Poso agar tidak kembali terjerumus terhadap hal yang tidak kita inginkan.

Adapun upaya yang telah dilakukan pihak Dinsos , yaitu pemberian bantuan Kredit Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Lawanga, Desa Tabalu, Ueralulu dan wilayah Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir.

Ustad Hasanudin dalam materinya mengatakan, terorisme merupakan tindakan kekerasan yang menyebabkan ketakutan oleh pihak yang mengalami kekerasan dan dijadikan bahan dagangan oleh pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, sampai dengan saat ini juga terdapat banyak definisi dari arti kata terorisme menurut individu maupun pihak terkait pemahamannya dan belum ada kata sepakat terkait pemahaman arti kata terorisme.

Kata Hasanudin, melihat permasalahan masa lalu yang pernah terjadi di Poso merupakan dendam yang telah meluas kepada permasalahan etnis dan agama. Penyelesaian yang tidak komprehensif dan tidak berkeadilan berdampak pada munculnya beragam sikap dan sudut pandang berbeda.

Bahkan ungkap Hasanudin, radikalisme itu terjadi karena keadaan yang mendukungnya, seperti tindakan kekerasan yang dialami oleh salah satu pihak sehingga pihak tersebut melakukan perlawanan kepada penindasan yang dialami.

Hasanudin mencontohkan ketika umat Nasrani berkhotbah di Roma tidak ditangkap, sedangkan umat muslim berdakwah di negeri Islam banyak yang ditangkap, hal seperti itu adalah bentuk kezoliman dan menyebabkan radikalisme terjadi.

“Jihad merupakan bagian dari agama Islam yang tidak dapat dipisahkan akan tetapi pelaksanaannya harus pada tempat dan waktu, kita boleh punya semangat Palestina, Rohingya, Irak, Afganistan akan tetapi kita tidak boleh lupa jikalau kita berada di bumi Indonesia. Intinya pelaksanaannya harus sesuai Aqidah Islam,” ucapnya.

Sementara itu Ustad Ibrahim Ismail menyampaikan, kita merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan budaya. Apapun agama maupun kepercayaan kita tidak boleh sampai menyinggung kepercayaan orang lain, silahkan untuk mensyiarkan agama kita akan tetapi sesuai pada tempatnya, tidak memaksakan juga berdasarkan peraturan dan UUD.

Menurut Ibrahim Ismail, kampus  STAI Poso juga telah melakukan pembinaan terhadap mahasiswaagar jangan terjerumus terhadap giat taklim radikal maupun akun-akun di media sosial yang mengajak untuk melakukan hal bertentangan dengan ajaran Islam yang Rahmatan Lil-Alamin.

“Mari kita secara bersama-sama untuk melakukan upaya pencegahan terhadap radikalisme di daerah kita,” ucap Ibrahim Ismail.


Editor : Syamsu Rizal