Friday, 20 July, 2018 - 01:41

Daftarkan Sesuai Zonasi PPDB

PERTEMUAN - Sejumlah kepala sekolah, dewan pendidikan, PGRI dan Ombudsman Sulteng saat mengikuti rakor PPDB, yang dipimpin langsung oleh Kepala Disdikbud Kota Palu Ansyar Sutiadi, di ruang kerjanya, Senin, 2 Juli 2018. (Foto: Humas Disdik Palu)

Palu, Metrosulawesi.com - Dinas Pendidikan dan Kebuyaan Kota Palu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 di ruang kerja Kepala Disdikbud Kota Palu, Senin, 2 Juli 2018. Pertemuan itu melibatkan sejumlah unsur terkait, diantaranya Perwakilan Ombudsman Sulteng, Dewan Pendidikan Kota Palu, PGRI Kota Palu dan seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri serta perwakilan UPTD.

Kepala Disdikbud Kota Palu, Ansyar Sutiadi mengungkapkan PPDB SD/SMP Negeri saat ini di Kota Palu berjalan baik. Bahkan kata dia, masih banyak sekolah-sekolah yang bangkunya tersedia. Dengan data tersebut, kemungkinan semua peserta didik akan tertampung.

“Namun kami berharap kepada orang tua peserta didik, agar memasukkan anaknya sesuai zonasi yang telah ditentukan, karena masih banyak orang tua yang mencoba-coba keluar dari zonasinya, hal ini pasti akan tidak diterima oleh pihak sekolah,” katanya.

Kata dia, orang tua murid jangan mengkhawatirkan kualitas atau mutu sekolah. Karena saat ini, Pemerintah Kota Palu terus memfasilitasi sekolah, misalnya pemerataan sarana dan prasarananya, pemerataan tenaga kependidikanya, baik kepsek maupun guru. 

“Kemarin bukti nyata SDN Poboya menang di tingkat nasional. Itu hasil dan bukti nyata dari kita. Beberapa waktu lalu, UNBK SMP digelar pada 13 sekolah, hingga sekolah pelosok, sehingga tahun ini tidak tertumpuk lagi di satu sekolah untuk melaksanakan UNBK,” jelasnya. 

Bahkan kata Ansyar, di SMPN 1 Palu yang melakukan PPDB sangat ketat masih kekurangan siswa, karena betul-betul melaksanakan PPDB bedasarkan aturan pemerintah yang berlaku dengan menggunakan sistem zonasi.

“Orang tua juga mengerti dengan kebijakan itu, tinggal penjelasan saja. Maka tadi saya mengimbau kepada kepala sekolah, agar melayani masyarakat dengan baik. Berilah kepada mereka penjelasan yang baik terkait zonasi tersebut,” ujarnya. 

Sementara untuk keluhan yang masuk ke posko PPDB di Kantor Disdikbud Kota Palu, kata Ansyar, baru sekitar 15 orang orang tua murid yang mengeluhkan pelaksanaan PPDB, diantaranya soal prasyarat harus adanya Kartu Keluarga Kota Palu, pindahan dari luar daerah.

“Maka saya sudah sampaikan kepada orang tua siswa tersebut, agar memindahkan dokumen kependudukannya ke Kota Palu, agar dilakukan pembinaan dokumen. Karena dampak dari zonasi ini adalah ketertiban dokumen kependudukan tersebut. Rupanya masih banyak masyarakat kita yang belum tertib dokumen kependudukannya. Kami berharap ini bisa disahuti oleh Dukcapil, dan pemerintah kelurahan dan kecamatan setempat untuk mendorong masyarakat Kota Palu tertib dokumen kependudukan,” imbaunya.

Ansyar mengungkapkan jika dokumen kependudukan lambat diterima oleh pihak sekolah, sementara PPDB telah ditutup, maka pada prinsipnya  Disdikbud Kota Palu tetap menerima dokumen kependudukan tersebut, namun harus sesuai zonasinya.

“Dokumen administrasi itu diharapkan tidak menghalangi. Tetapi kami berharap dokumennya dapat diselesaikan. Tetapi jika masyarakat tidak menyelesaikan dokumennya, akan susah nantinya,” katanya.

Sementara itu, terkait siswa luar daerah yang ingin masuk di Kota Palu, Ansyar mengungkapkan bahwa siswa tersebut akan masuk waiting list (daftar tunggu) Disdikbud Kota Palu. 

“Kami telah menyurat kepada Gubernur Sulteng melalui Kadisdikbud Sulteng, dengan harapan sesuai aturan kami, ada pertemuan yang difasilitasi oleh provinsi. Kami berharap peran provinsi untuk Kota Palu terkait hal itu. Karena banyak masyarakat Sigi dan Donggala ingin masuk ke Kota Palu, utamanya dipinggiran atau perbatasan,” ujarnya.

Ansyar menginginkan ada pembicaraan, minimal ada dukungan dari provinsi, untuk membantu Kota Palu. Karena saat ini, sekolah di Kota Palu juga mengalami kekurangan ruang belajar, kursi dan meja. 

“Kami mohon dibicarakanlah, karena pemerintah sudah menghitung kebutuhan masing-masing kabupaten/kota  berdasarkan jumlah penduduknya,” ungkapnya.

“Ini sudah tahun kedua, karena tahun lalu hal itu kami sudah disampaikan kepada Disdikbud Sulteng, tetapi belum direspon hingga saat ini,” katanya.  

 

Editor: M Yusuf Bj