Sunday, 24 September, 2017 - 16:44

Dana Sertifikasi Guru Jadi Silpa, Disdikbud Parimo Tak Bisa Cairkan

ILUSTRASI - Puluhan hingga ratusan orang guru yang dana sertifikasinya tidak dapat dibayarkan, akan menumpuk di kas daerah hingga menjadi dana SILPA. Disdikbud Parimo pun tidak punya kewenangan untuk mencairkan dana itu. (Grafis : Dok Metrosulawesi)

Parigi, Metrosulawesi.com - Dana sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dari anggaran yang diperuntukan bagi pembayaran sertifikasi guru, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong tidak punya kewenangan lakukan penarikan.

‘’Disdikbud tidak punya kewenangan lakukan penarikan,’’ ungkap Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikbud Kabupaten Parigi Moutong, Safrudin kepada Metrosulawesi, Rabu (21/6/2017).

Dijelaskan, dana SILPA yang awalnya diperuntukan bagi pembayaran guru sertifikasi itu menumpuk di kas daerah, diakibatkan guru penerimanya meninggal dunia dan Data Pokok Kependidikan (Dapodik) milik yang bersangkutan bermasalah. Sehingga, kata dia pada saat memperbaiki Dapodik miliknya, guru yang bersangkutan meninggal dunia, yang mengakibatkan dana sertifikasi miliknya tidak dapat dicairkan.

"Bayangkan saja, jika puluhan hingga ratusan orang guru yang dana sertifikasinya tidak dapat dibayarkan, karena meninggal dunia misalnya, akan menumpuk di kas daerah hingga menjadi dana SILPA. Kami pun tidak punya kewenangan untuk mencairkan dana sertifikasi guru yang akhirnya menjadi dana SILPA itu," ujarnya.

Menurutnya, terkait dana SILPA yang berasal dari anggaran pembayaran sertifikasi guru itu, dirinya juga sempat dimintai untuk memberikan penjelasan di DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

‘’Di hadapan anggota dewan saya menjelaskan bahwa terkait dana SILPA dari anggaran pembayaran guru sertifikasi itu tidak dapat dicairkan oleh pihak manapun. Sebab, aturan yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap dana SILPA sangat ketat. Kami saja yang menangani soal sertifikasi guru tidak menerima sedikit pun. Kami juga tidak mengetahui dan menangani anggaran untuk pembayaran sertifikasi guru karena dananya langsung masuk ke kas daerah. Guru yang berkas-berkasnya dianggap lengkap langsung melakukan pencairan," jelasnya.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.