Friday, 20 April, 2018 - 03:41

Deks Pilkada Parimo Samakan Persepsi, Nadir: Jangan Ada Pelanggaran

RAPAT - Pjs Bupati Parimo Mohammad Nadir mempim rapat perdana desk Pilkada parimo 2018 untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi pelanggaran ditiap tahapan. (Foto: Zoel Fahry/ Metrosulawesi)

Parimo, Metrosulawesi.com - Memasuki tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tahun 2018, desk Pilkada Kabupaten Parimo langsung menggelar rapat.

Rapat perdana itu dipimpin langsung Pjs Bupati Parimo, Mohammad Nadir di ruang rapat bupati, Kamis 22 Februari 2018. Rapat tersebut untuk menyamakan persepsi terkait tugas dan fungsi desk Pilkada selama proses Pilkada Kabupaten Parimo.

"Karena desk Pilkada berfungsi sebagaimana mestinya, dan sekretariat desk Pilkada yang melekat di Bagian PUM, harus melaksanakan tugasnya dengan baik, serta laporan desk Pilkada harus masuk ke desk Pilkada Provinsi setiap hari.

Nadir berharap, agar setiap tahapan selama Pilkada harus dijaga, jangan sampai terjadi pelanggaran, terutama politik uang dan keberpihakan ASN pada calon tertentu.

"Karena Panwaslu dapat menyampikan laporan jika ada ASN yang tidak netral. Tapi laporan itu harus benar benar akurat. Demikian juga fungsi Kesbangpol harus bisa mengantisipasi dan dicegah hal hal yang berpotensi memicu konflik ditengah masyarakat," tegas Nadir
 
Dia juga mengatakan, bahwa tugas utama yang akan ia lakukan selama empat bulan kedepan sebagai Pjs. Yakni melaporkan tentang kondisi keamanan dan ketertiban  masyarakat pada saat kampenye Pilkada. Selanjutnya bagaimana gambaran umum netralitas PNS pada saat kampanye pilkada.

“Tidak hanya staf, tapi pejabat di OPD yang menjalankan program kemudian diselipkan kampanye, itu hati hati. Mendagri sudah mengingatkan ini, tolong Bupati seluruh Indonesia menjaga ini. Apalagi berkaitan dengan pelayanan kemasyarakatan, kesehatan pendidikan dan bantuan sosial, saya ingatkan hati-hati, itu sangat berpotensi menjadi pelanggaran," tandasnya

Nadir juga meminta OPD tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan program yang sudah disusun tanpa harus terganggu oleh urusan Pilkada. Pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat petahana cuti harus tetap berjalan. Jangan sampai petahana cuti Tepra merah.

Sementara itu terkait netralitas ASN pada saat Pilkada, Sekda H Ardi Kadir mengatakan, jauh sebelum tahapan kampanye dimulai, pihaknya sudah melayangkan surat edaran kepada seluruh ASN melalui kepala OPD dan camat. Karena dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk majelis kode etik ASN yang akan bertugas memproses ASN terlibat politik praktis dan tidak netral selama pilkada.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Panwaslu dalam waktu dekat akan membentuk Majelis kode etik ASN," tuturnya.

Sekda berharap, Panwaslu selaku lembaga yang diberikan kewenangan mengawasi, juga dapat malakukan pemantauan terhadap akun-akun palsu di media sosial yang menyebar ujaran kebencian dan bernada provokatif.

Sementara itu juga Ketua Panwaslu Kabupaten Parimo, Muchlis Aswat menegaskan, bahwa ASN tidak dilarang mengikuti kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati, namun ada batasan yang harus dipatuhi. Seperti, ASN tidak dibenarkan menggunakan atribut parpol atau pasangan calon, tidak naik ke panggung atau melakukan gerakan tubuh atau simbol simbol yang mengarah kepada pasangan calon tertentu.

"Silakan ASN ikut kampaye tapi ada batasannya. Kalaupun hadir cukup dengarkan saja program atau visi misi calon, jangan buat gerakan lain yang menunjukan keberpihakan," tandasnya.


Editor: Elwin